Bengkulu Utara – Persoalan penagihan upah pekerjaan yang belum dibayarkan sejak Desember 2025 berujung dugaan tindak kekerasan dan kini resmi dilaporkan ke Polres Bengkulu Utara. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan

BENGKULU UTARA – Dugaan double job yang menyeret Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SDN 210 Bengkulu Utara akhirnya mendapat respons dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, Dr. Firdaus, S.Pd, M.Pd.

BENGKULU UTARA – Isu pengajuan dokumen jangka benah ke pusat sejak 2023 hingga awal 2026 belum juga terealisasi kini memasuki fase krusial. Sorotan mengarah pada dugaan manipulasi data dalam berkas

Bengkulu Utara, Februari 2026 – Memasuki tahun keempat sejak pengajuan 2023 pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, dokumen “jangka benah” kebun sawit dalam kawasan hutan tak kunjung terbit. Kini, polemik melebar:

Bengkulu Utara, Februari 2026 – Empat tahun sejak pengajuan dokumen “jangka benah” pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, petani sawit di kawasan hutan Bengkulu Utara mengaku masih belum mendapatkan kepastian hukum

Bengkulu Utara – Isu dugaan rangkap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah sekaligus polemik transparansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 210 Bengkulu Utara kian melebar. Sorotan publik tak

Bengkulu Utara – Polemik dugaan rangkap jabatan dan indikasi mark up penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di SDN 210 Bengkulu Utara. Publik mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran. Isu ini

BENGKULU UTARA – Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen jangka benah kebun sawit di kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Bengkulu Utara kian menguat. Angka yang beredar

Bengkulu Utara – Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agricinal pada 2020 yang mengurangi luas konsesi dari 8.902 hektare menjadi 6.269 hektare kini menjadi titik sentral konflik berkepanjangan. Selisih sekitar 2.633

BENGKULU UTARA – Polemik dugaan operasional tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT Agricinal berkembang menjadi konflik sosial yang memecah masyarakat. Sejumlah pihak menduga warga telah menjadi korban propaganda

Bengkulu Utara – Merasa dirugikan atas tuduhan yang beredar di ruang publik, Edi Putra resmi melayangkan laporan balik atas dugaan pencemaran nama baik ke Polres Bengkulu Utara, Rabu (25/2/2026). Langkah

Bengkulu Utara — Kasus dugaan korupsi program replanting sawit rakyat di Bengkulu Utara belum sepenuhnya tuntas. Empat terdakwa kasus 2019–2020 telah divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti

Bengkulu Utara – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Edi Putra, S.IP, angkat bicara terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilayangkan terhadap dirinya ke Badan Kehormatan DPRD Bengkulu

Bengkulu Utara – Polemik perizinan PT Agricinal kian memanas. Masyarakat Desa Penyangga HGU perkebunan kelapa sawit PT Agricinal mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Selasa (24/2/2026), untuk melaporkan dugaan praktik

Bengkulu Utara – Seorang anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara resmi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD, Selasa (24/2/2026), atas dugaan pelanggaran kode etik terkait polemik perizinan PT Agricinal. Anggota DPRD

Bengkulu Utara – Skema jangka benah yang lahir pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya menjadi solusi penataan kebun sawit yang terlanjur masuk kawasan hutan. Namun di lapangan, kebijakan ini justru

BENGKULU UTARA – Isu dugaan pungutan liar dalam pengurusan dokumen jangka benah kebun sawit di kawasan hutan produksi (HPK) Bengkulu Utara mulai menguat. Angka yang beredar di lapangan disebut mencapai

BENGKULU UTARA – Penanganan dugaan persoalan Dana Desa Taba Kelintang, Kecamatan Batiknau, memasuki fase penguatan pengawasan. Pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara secara terbuka meminta Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional

Bengkulu Utara – Dugaan penggantian item pekerjaan pada proyek Jalan Padang Betuah–Perbo meledak ke ruang publik. Warga menyebut ±19 kilometer bahu jalan yang seharusnya rabat beton diduga diganti biskos/sirtu. “DPRD