BENGKULU UTARA – Polemik dugaan operasional tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT Agricinal berkembang menjadi konflik sosial yang memecah masyarakat. Sejumlah pihak menduga warga telah menjadi korban propaganda dan pembentukan opini yang terstruktur.
Alih-alih fokus pada substansi legalitas lingkungan, perdebatan publik justru bergeser menjadi pertarungan narasi: pro-investasi versus anti-investasi.
Isu Legalitas yang Mengabur
Awalnya, pertanyaan publik sederhana:
Apakah PT Agricinal telah mengantongi AMDAL yang sah sebelum beroperasi?
Namun seiring waktu, diskursus berubah. Warga yang mempertanyakan legalitas disebut menghambat pembangunan. Sebaliknya, mereka yang mendukung perusahaan dituding membela kepentingan tertentu.
Hasil penelusuran menunjukkan pola yang mengarah pada pembelahan sosial:
1. Framing ekonomi vs lingkungan
2. Pelabelan terhadap warga kritis
3. Munculnya tekanan sosial dan stigma
4. Berujung saling lapor ke aparat
Ketika konflik horizontal menguat, tuntutan transparansi justru melemah.
Aspek Hukum yang Belum Terjawab
Jika benar perusahaan beroperasi tanpa AMDAL, maka berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mewajibkan izin lingkungan sebelum kegiatan berdampak penting dilakukan.
Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi terbuka dari pihak perusahaan terkait status dokumen tersebut.
Siapa yang Dirugikan?
Di tengah pusaran opini, warga desa penyangga menjadi pihak yang paling terdampak: Hubungan sosial retak, Diskusi berubah menjadi konflik, Proses hukum berjalan, Tanpa transparansi dokumen dan audit terbuka, konflik berpotensi terus membesar.
Pertanyaan krusialnya:
Apakah warga benar-benar sedang memperjuangkan kepentingan lingkungan?
Atau tanpa disadari sedang terjebak dalam strategi pembelahan?….(R01)
