Jakarta — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP ABPEDNAS 2025 berubah menjadi panggung konsolidasi besar nasional. Tokoh-tokoh kelas negara hadir: Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Mendes PDTT Yandri Susanto, dan JAM Intel Prof. Reda Manthovani. Kehadiran mereka mempertegas satu pesan: penguatan BPD bukan lagi opsi—melainkan keharusan nasional.
Delegasi DPD ABPEDNAS Provinsi Bengkulu dan provinsi lainnya seluruh Indonesia turut hadir sebagai bagian dari barisan utama yang mendorong penguatan lembaga BPD hingga ke desa-desa terpencil. Bengkulu menegaskan tekad bahwa BPD harus memiliki posisi strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan memastikan setiap rupiah anggaran berpihak kepada rakyat.
Jaksa Agung Resmi Pimpin Dewan Pembina ABPEDNAS
Dalam momentum bersejarah, Jaksa Agung ST Burhanuddin dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina ABPEDNAS.
“Penguatan desa adalah investasi jangka panjang bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas,” tegasnya.
Pengukuhan ini menempatkan ABPEDNAS satu level lebih tinggi dalam legitimasi hukum dan moral.
Prof. Reda Manthovani menerima mandat sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, memperkuat sisi pengawalan hukum dalam tata kelola desa.
“Kelembagaan BPD harus kuat. Kami siap mengawal seluruh proses agar berjalan sesuai hukum dan etika,”Jelasnya
Mendagri Tito Karnavian: BPD Adalah Pilar Demokrasi Desa, Mendagri menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat.
“Tupoksi BPD harus terus diperkuat. BPD adalah benteng demokrasi desa.”
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius pada BPD sebagai mitra strategis kepala desa.
Mendes PDTT Yandri Susanto Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa
“ABPEDNAS harus menjadi motor kebangkitan ekonomi desa. Desa harus menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia.”
Delegasi Bengkulu Bersikap Tegas di Forum Nasional, Kehadiran DPD ABPEDNAS Provinsi Bengkulu mendapat perhatian tersendiri.
Delegasi Bengkulu aktif memberikan pandangan strategis, khususnya terkait: lemahnya posisi BPD dalam pengawasan anggaran, kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas BPD secara merata, pentingnya dukungan aparat hukum untuk menutup ruang penyelewengan di desa.
Rapimnas 2025: Konsolidasi Besar Kekuasaan, Integritas, dan Pengawasan Desa. Rapimnas kali ini tidak sekadar forum internal organisasi, tetapi sebuah pernyataan nasional: ABPEDNAS kini menjadi kekuatan strategis yang diperhitungkan negara.
Tiga agenda besar ditegaskan:
1. Penguatan AD/ART dan struktur organisasi dari pusat hingga desa.
2. Penyusunan roadmap penguatan kapasitas BPD.
3. Sinergi permanen dengan Kemendagri, Kemendes PDTT, dan Kejaksaan Agung.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama : Indonesia Kini Menatap Desa sebagai Basis Perubahan
“Dengan bergabungnya tokoh hukum, tokoh pemerintahan, akademisi, dan delegasi daerah termasuk Bengkulu, ABPEDNAS menegaskan posisi sebagai mitra negara dalam menciptakan Desa Maju, Indonesia Maju” Ungkap Indra Utama. (R01)
