BENGKULU,HR – Skandal dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Bengkulu kian terbuka ke publik. Bukan lagi sekadar dugaan, satu per satu kasus mulai masuk ke tahap serius: dari penetapan tersangka, persidangan, hingga vonis.
Pantauan Awak media, Kasus di SMPN 17 Kota Bengkulu menjadi titik terang sekaligus “pintu masuk” terbongkarnya pola yang diduga terjadi di banyak sekolah.
SMPN 17 Jadi Blueprint Kasus
Dalam perkara ini, aparat penegak hukum telah menetapkan mantan kepala sekolah berinisial IM dan bendahara BOS berinisial YN/YU sebagai tersangka.
Perkembangan kasusnya terbilang cepat:
Tahun 2024: ditetapkan sebagai tersangka, Berkas dinyatakan lengkap (P21), Dilimpahkan ke jaksa dan ditahan dan Masuk persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) Bahkan telah berujung vonis bersalah
Tak hanya itu, dalam proses hukum, tercatat adanya pengembalian kerugian negara sekitar Rp 427 juta.
Modus yang digunakan pun klasik namun sistematis: SPJ fiktif, mark-up anggaran, serta penggunaan dana tidak sesuai peruntukan.
Kasus ini kini dinilai sebagai “cetak biru” (blueprint) yang membuka dugaan praktik serupa di sekolah lain.
Kasus Rp 400 Juta: Tinggal Menunggu Tersangka?
Selain itu, kasus dugaan korupsi BOS dengan kerugian sekitar Rp 400 juta di Kota Bengkulu masih dalam tahap penyidikan.
Meski belum diumumkan tersangkanya secara terbuka, indikasi yang muncul dinilai kuat: Dugaan SPJ fiktif, Pemotongan dana, Ketidaksesuaian laporan dengan kondisi riil
Sejumlah sumber menyebut, pola yang ditemukan identik dengan kasus SMPN 17.
“Biasanya kalau pola dan nilai kerugian sudah jelas, tinggal menunggu penetapan tersangka,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Efek Domino: Dugaan Menjalar ke Banyak Sekolah
Tak berhenti di satu kasus, penyelidikan kini mulai melebar ke sejumlah SD,SMP, SMA dan SMK lainnya.
Ciri-ciri yang mencuat hampir seragam: Penggunaan dana tidak transparan, Laporan keuangan tidak sinkron, Kegiatan diduga tidak sesuai realisasi, Situasi ini memunculkan dugaan adanya pola berulang, bukan sekadar kasus tunggal.
Level Dinas Mulai Tersentuh: Dugaan Rp 76 Miliar
Yang paling menyita perhatian adalah dugaan pengelolaan dana BOS hingga Rp 76 miliar di wilayah Rejang Lebong (2023–2024).
Sejumlah pejabat dinas pendidikan telah diperiksa, mulai dari: Kepala bidang, Kepala seksi, Sekretaris dinas, Pemeriksaan ini dinilai sebagai fase krusial.
Pengamat menilai, jika keterlibatan pejabat terbukti, maka kasus ini bisa naik level dari korupsi individu menjadi korupsi terstruktur dan berjaringan.
Siapa Berpotensi Jadi Tersangka Berikutnya?
Berdasarkan pola yang sudah terjadi, pihak yang paling berpotensi terseret antara lain: Kepala sekolah sebagai penanggung jawab anggaran, Bendahara BOS sebagai pengelola keuangan, Operator atau tim BOS jika terlibat dalam rekayasa data dan Bahkan pejabat dinas, jika terbukti mengetahui atau terlibat.
Pola Besar Mulai Terbaca
Dari rangkaian kasus yang muncul, ada pola yang dinilai tidak lagi kebetulan:
1. Modus seragam: SPJ fiktif, mark-up, pemotongan dana
2. Kerugian “kecil” per kasus, namun jika ditotal bisa mencapai puluhan miliar
3. Eskalasi kasus: dari sekolah → banyak sekolah → potensi ke dinas
Bengkulu Masuk Fase Kritis
Kasus BOS di Bengkulu kini memasuki fase penting, dari dugaan, berkembang menjadi penetapan tersangka, persidangan, hingga vonis.
Pertanyaan besarnya:
Apakah penegakan hukum akan berhenti di tingkat sekolah, atau merembet hingga ke level dinas?
Jika merambah ke tingkat dinas, bukan tidak mungkin ini menjadi skandal korupsi pendidikan terbesar di provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir.(R01)
