ARGAMAKMUR – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan putus kontrak proyek Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan dugaan pemotongan anggaran 5 hingga 15 persen di lingkungan Dinas Kesehatan.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi Gabungan DPRD pada Jumat (28/3/2025) ini dihadiri pejabat Dinkes Bengkulu Utara, pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta anggota Komisi I DPRD.
Wakil Ketua Komisi I, Febri Yudirman, menegaskan bahwa RDP ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan dan meminta klarifikasi atas isu yang menjadi perhatian publik.
“Hari ini kami fokus mengevaluasi kinerja Dinkes, termasuk klarifikasi dugaan pemotongan anggaran yang viral, serta mencari solusi untuk penyelesaian proyek Labkesda yang mangkrak,” ujarnya.
Proyek Kesehatan Prioritas Justru Mangkrak
Anggota Komisi I, Tommy Sitompul, menyampaikan keprihatinannya karena proyek Labkesda yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2024 tidak berjalan optimal.
“Proyek kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas justru mangkrak. Ini tanggung jawab bersama untuk mencari solusi, bukan dibiarkan tanpa kejelasan,” tegasnya.
Selain Labkesda, Komisi I juga menyoroti pembangunan Puskesmas Kecamatan Putri Hijau yang dibiayai DAK Fisik 2023 namun tidak menunjukkan kemajuan signifikan.
“Bayangkan, proyek Puskesmas Putri Hijau bernilai miliaran rupiah mangkrak. Kini, masalah serupa terjadi pada Labkesda,” tambah Febri.
Klarifikasi Dinkes Masih Menuai Pertanyaan
Dalam rapat, Kepala Dinas Kesehatan NS Anik Kasyanti memaparkan kendala teknis proyek serta alasan pemutusan kontrak yang disebut telah sesuai prosedur. Namun, penjelasan tersebut masih memicu pertanyaan dari anggota dewan yang meminta bukti konkret serta pertanggungjawaban rinci.
Terkait dugaan pemotongan anggaran 5–15 persen, Anik membantah tudingan tersebut. Meski begitu, Komisi I memastikan akan menyampaikan hasil RDP kepada unsur pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
DPRD Minta Langkah Konkret
Komisi I DPRD mendesak Dinkes segera menyusun langkah nyata agar proyek-proyek mangkrak dapat segera diselesaikan sesuai target.
“Ini menyangkut pelayanan publik yang vital. Kita tidak ingin masyarakat dirugikan karena lemahnya pengelolaan proyek kesehatan,” tegas Febri.
Hasil RDP ini akan menjadi bahan evaluasi DPRD untuk mendorong penyelesaian masalah, termasuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan tepat sasaran.(Adv)
