ARGAMAKMUR – DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menegaskan komitmen penuh dalam mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., saat menghadiri penyaluran bantuan kemasan produk dan paperbag bagi pelaku UMKM di Halaman Pasar Purwodadi, Rabu (4/6/2025).
Parmin menekankan bahwa DPRD siap mengawal dan mengalokasikan anggaran untuk program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah.
“Kami ingin pelaku usaha kecil ini tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas, berkembang, bahkan mampu ekspor. DPRD siap mengawal setiap kebijakan pro-UMKM agar benar-benar efektif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan anggaran yang transparan dan terukur. Menurutnya, sinergi eksekutif, legislatif, dan pelaku usaha harus dijaga agar program pemberdayaan tepat sasaran dan tidak sekadar seremoni.
Pasar Purwodadi Jadi Simbol Kebangkitan Ekonomi Baru
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, M.AP., menyampaikan bahwa Pasar Purwodadi akan direvitalisasi menjadi pusat ekonomi baru dan destinasi agrowisata modern di Provinsi Bengkulu.
“Kita ingin pasar ini menjadi pasar terbesar dan termodern, bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga sentra produk lokal dan tujuan wisata,” kata Bupati Arie.
Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung lebih dari 16.000 pelaku UMKM di 215 desa dan 5 kelurahan melalui promosi, permodalan, dan legalitas digital.
Bantuan dari Kementerian, Bukti Keseriusan Daerah
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin, S.Sos., M.Si., menyebut Bengkulu Utara menjadi salah satu dari delapan daerah di Indonesia yang mendapat bantuan peralatan pengemasan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
“Ini bentuk pengakuan bahwa Bengkulu Utara serius mendukung UMKM dan koperasi. Bantuan ini hanya diberikan kepada daerah yang aktif dan konsisten,” jelasnya.
DPRD Tekankan Sinergi Nyata, Bukan Formalitas
Parmin menutup dengan menegaskan pentingnya kolaborasi eksekutif-legislatif yang nyata, bukan sekadar simbolik.
“Eksekutif punya program, legislatif punya fungsi kontrol dan anggaran. Tapi yang paling penting, rakyat harus menjadi subjek utama pembangunan,” ujarnya.
Dengan langkah konkret ini, DPRD dan Pemkab Bengkulu Utara menunjukkan bahwa penguatan ekonomi rakyat bukan hanya wacana, melainkan strategi nyata untuk meningkatkan daya saing UMKM dan menciptakan kemandirian ekonomi daerah.
