BENGKULU,HR – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 10 Bengkulu menjadi sorotan tajam. Dalam kurun waktu tiga tahun, 2023 hingga 2025, total dana yang dikucurkan mencapai sekitar Rp 3,3 miliar.
Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, diduga ada pola penggunaan dana yang dinilai tidak wajar. Perubahan anggaran antar pos terjadi secara drastis dan berulang, memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi pengelolaannya.
Sorotan utama tertuju pada pos pengembangan perpustakaan. Pada tahap awal tahun 2023, anggaran perpustakaan tercatat mencapai lebih dari Rp 237 juta. Namun secara mengejutkan, pada tahap berikutnya di tahun yang sama, anggaran itu anjlok tajam menjadi hanya sekitar Rp 3,4 juta.
Penurunan ekstrem ini bukan hanya sekali terjadi. Pada tahun 2024, anggaran perpustakaan bahkan sempat menyentuh nol rupiah pada salah satu tahap pencairan. Kondisi ini dinilai janggal, mengingat perpustakaan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran.
Di sisi lain, pos pemeliharaan sarana dan prasarana justru menunjukkan lonjakan signifikan. Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran puluhan juta rupiah, tiba-tiba melonjak menjadi ratusan juta dalam satu tahap. Bahkan pada tahun 2024, anggaran pemeliharaan menembus lebih dari Rp 300 juta.
Lonjakan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait urgensi dan dasar perhitungan kebutuhan pemeliharaan. Tanpa penjelasan rinci, perubahan sebesar ini dinilai sulit diterima secara logis.
Tak hanya itu, pos administrasi kegiatan sekolah juga terlihat terus membengkak. Pada tahun 2025, anggaran administrasi bahkan mencapai lebih dari Rp 187 juta dalam satu tahap, menjadikannya salah satu pos dengan porsi terbesar.
Jika ditarik secara keseluruhan, pola penggunaan dana BOS di sekolah ini menunjukkan indikasi pergeseran anggaran yang tidak konsisten. Satu pos bisa ditekan hingga sangat kecil, sementara pos lain melonjak tajam dalam waktu bersamaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 10 Bengkulu yang dipimpin Kepala Sekolah, Abdal Khairi Simatupang, belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan masih belum mendapatkan respons.
Dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah, publik mendesak adanya audit menyeluruh oleh instansi terkait. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi hal mutlak untuk memastikan pengelolaan Dana BOS benar-benar sesuai peruntukannya dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.(R01)
