BENGKULU,HR – Sorotan terhadap dua mega proyek infrastruktur di Provinsi Bengkulu mencapai titik panas. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, memastikan pihaknya siap turun langsung ke lapangan menyusul dugaan persoalan dalam pekerjaan proyek bernilai lebih dari Rp 67 miliar yang diduga asal jadi.
Dua proyek yang menjadi perhatian yakni pembangunan jalan Padang Betuah–Perbo dengan anggaran Rp 51 miliar lebih serta proyek rekonstruksi Jembatan Seluma sekitar Rp 16 miliar.
Pernyataan ini mencuat setelah muncul dugaan kerusakan proyek dalam waktu relatif singkat, yang memicu pertanyaan publik terhadap kualitas pekerjaan.
“Kalau proyek belum sampai dua tahun sudah rusak apa lagi baru dua bulan diresmikan sudah ambruk, ini patut diduga ada yang tidak beres,” tegas Suharto, Rabu (15/4/2026).
Dengan nada kesal, Suharto menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan sekadar sikap pribadi, melainkan hasil koordinasi dengan anggota DPRD lainnya.
“Saya sudah koordinasi dengan teman-teman anggota DPR, ini bukan kemauan saya sendiri. Kami akan turun langsung ke lokasi proyek tanpa harus menunggu keputusan BPK,” ujarnya.
Ia juga membuka kemungkinan mendorong audit terhadap dua proyek tersebut.
“Kalau perlu, kami yang akan meminta BPK untuk mengaudit dua proyek ini. Kemitraan mereka dengan DPR juga tidak bagus,” tambahnya.
Sorotan turut mengarah ke pihak kontraktor yang dinilai harus bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Ini uang negara, bukan uang pribadi. Tidak gampang ngambil dana pusat dibawak ke daerah, Jangan sampai pekerjaan terkesan asal jadi,” katanya.
Tak hanya itu, Suharto juga menyinggung dugaan pola proyek yang dinilai tidak sehat karena kontraktor yang terlibat disebut-sebut itu-itu saja.
“Selama ini kontraktornya itu-itu saja, Sedangkan yang lain masih banyak yang mampu bekerja yang lebih baik, Ini harus dievaluasi serius,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kontraktor maupun Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu terkait sorotan terhadap dua proyek bernilai Rp 67 miliar lebih tersebut.
Perkembangan kasus ini masih terus dipantau dan berpotensi berlanjut pada langkah konkret di lapangan, termasuk inspeksi langsung dan dorongan audit oleh lembaga berwenang.(R01)
