Bengkulu Utara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan sejumlah isu strategis dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayat, mengatakan bahwa isu-isu strategis yang dibahas dalam forum RKPD diyakini mampu menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah ke depan. Beberapa di antaranya mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat serta upaya hilirisasi komoditas unggulan.
Kegiatan RKPD 2027 tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno, serta dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur legislatif.
“Kehadiran sejumlah tokoh dalam RKPD ini harus menjadi instrumen yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Ichram.
Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, perumahan layak huni, serta peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat pesisir agar tepat sasaran. Menurutnya, penguatan sektor ekonomi nelayan merupakan langkah strategis mengingat potensi wilayah pesisir Bengkulu Utara yang cukup besar.
“Program tersebut perlu diimbangi dengan pendampingan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam rancangan awal RKPD 2027, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta peningkatan kualitas bantuan rumah swadaya.
DPRD Bengkulu Utara, lanjut Ichram, mendukung penuh program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Namun demikian, pihaknya menegaskan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu DPRD Bengkulu Utara mendukung program yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.(Adv)
