Bengkulu Utara — Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2025 Padang Betuah–Perbo dengan nilai kontrak jumbo Rp66.024.000.000, kini berada di bawah sorotan publik. Alih-alih menunjukkan percepatan, hingga awal tahun 2026 kondisi fisik pekerjaan di lapangan justru memunculkan indikasi kejanggalan serius.
Pantauan langsung di lokasi memperlihatkan fakta mencolok: pekerjaan konstruksi masih didominasi tenaga tukang manual, menggunakan peralatan sederhana seperti molen kecil dan gerobak dorong. Keberadaan alat, situasi yang dinilai tidak lazim dan tidak rasional untuk proyek rekonstruksi jalan bernilai puluhan miliar rupiah.
Cesplo Dipertanyakan, Kontraktor Diduga Macet Modal
Minimnya dukungan peralatan memicu dugaan kuat bahwa kontraktor pelaksana tidak memiliki cesplo (construction equipment support & logistics) yang memadai, atau bahkan mengalami kemacetan arus kas (cash flow). Dugaan ini menguat mengingat skala pekerjaan yang semestinya dikerjakan secara masif, terstruktur, dan simultan.
“Kalau proyek Rp66 miliar masih dikerjakan seperti proyek kecil, maka patut dicurigai ada masalah serius, baik dari sisi kemampuan finansial maupun teknis kontraktor,” ujar seorang pemerhati konstruksi yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah perusahaan pemenang tender benar-benar layak secara teknis dan finansial, Apakah evaluasi lelang hanya formalitas administratif di atas kertas?
Pengawasan Dipertanyakan, Peran PPK dan Konsultan Disorot
Sorotan tajam juga diarahkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta konsultan pengawas. Dengan kondisi progres yang terlihat lamban dan tidak sebanding dengan nilai kontrak, seharusnya telah dilakukan teguran resmi, evaluasi kinerja, hingga sanksi kontraktual.
Namun hingga kini, publik belum memperoleh kejelasan terkait: Persentase realisasi fisik riil di lapangan, Deviasi progres terhadap time schedule kontrak dan Apakah sudah dilakukan peringatan atau adendum kontrak hingga Besaran denda keterlambatan.
Ketiadaan informasi terbuka ini memicu dugaan pembiaran, lemahnya pengawasan, atau bahkan potensi kompromi pengendalian proyek.
Jalur Strategis, Risiko Kerugian Negara Mengintai
Ruas Jalan Padang Betuah–Perbo merupakan jalur vital penopang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil perkebunan. Lambannya pengerjaan bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama di tengah aktivitas konstruksi yang tidak tertata optimal.
Lebih jauh, kondisi lapangan membuka ruang dugaan lanjutan: Pencairan termin tidak sebanding dengan progres fisik, Manipulasi laporan kemajuan pekerjaan, Penurunan mutu konstruksi demi mengejar target administratif.
Publik kini menunggu sikap tegas Dinas PUPR dan pemangku kepentingan terkait untuk membuka secara transparan seluruh data proyek. Tanpa transparansi dan tindakan korektif, proyek bernilai Rp66 miliar ini dikhawatirkan berubah menjadi simbol kegagalan perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara.(R01)
