Bengkulu Utara — Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, kembali diguncang polemik. Seorang warga Desa Pematang Tiga, Zainal Aktam alias Catam, mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi saat membawa istrinya yang mengalami kecelakaan dengan dugaan patah tulang pada 16 Oktober 2025.
Catam mengungkapkan, ambulans puskesmas tidak diperbolehkan digunakan tanpa surat rujukan resmi, padahal kondisi korban dinilai darurat.
“Saya butuh cepat membawa istri ke rumah sakit, bukan dihambat administrasi. Kondisinya parah,” tegas Catam.
Ketegangan pun terjadi antara keluarga pasien dan petugas puskesmas. Akhirnya, keluarga menggunakan ambulans Desa Tebat Pacur, bantuan dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit.
Catam mengakui telah dilakukan perdamaian, namun itu karena adanya hubungan keluarga dengan salah satu petugas puskesmas.
Ketua Lentera RI: “Ini Bentuk Kegagalan Pelayanan Public Safety!”
Ketua Lentera RI, Tommy Hardiyanto, S.Kom, mengeluarkan statemen keras terhadap pelayanan Puskesmas Lubuk Durian. Ia menyebut bahwa denyut pelayanan kesehatan di tingkat desa kering empati, dan tindakan menahan ambulans adalah kelalaian fatal.
“Dalam kondisi gawat darurat, ambulans wajib segera jalan. Ini bukan soal SOP, tapi soal hak hidup. Kalau sampai nyawa melayang, siapa bertanggung jawab?” ujarnya tajam.
Segera Surati Pihak Terkait Dengan Tembusan Vertikal
Tommy memastikan akan melayangkan surat resmi kepada:
✅ Bupati Bengkulu Utara
✅ Kepala Dinas Kesehatan
✅ Inspektorat Daerah
✅ Ombudsman RI
✅ Gubernur Bengkulu
✅ Kementerian Kesehatan RI
“Kami akan bersurat resmi. Ada prosedur penanganan darurat yang dilanggar. Pihak terkait harus turun mengaudit,” ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp (06/11/2025)
Ia juga menegaskan bahwa dugaan adanya potongan video harus diuji objektif, bukan jadi alasan menihilkan fakta lapangan.
Kepala Puskesmas Membantah: Video Dianggap Tidak Lengkap
Menanggapi pemberitaan liar, Kepala Puskesmas Lubuk Durian, Cokro, membantah keras tudingan tersebut.
“Jangan menilai dari potongan video. Ada bagian ketika keluarga pasien bersikap tidak sopan kepada petugas, tetapi itu tidak diposting,” ungkap Cokro melalui pesan singkat WhatsApp kepada Awak Media (06/11/2025)
Menurutnya, penggunaan ambulans harus terdata dan mengikuti standar penanganan, demi menghindari risiko medis dan hukum.
Ia bahkan mengingatkan kasus persekusi dokter spesialis di Palembang sebagai perbandingan. (BM)
