BENGKULU UTARA, HR– Polemik terkait pengelolaan BUMDes dan keuangan Desa Taba Tembilang terus menjadi sorotan publik. Berbagai informasi dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat kini menunggu jawaban pasti melalui proses audit yang sedang berjalan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP, menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati mekanisme pengawasan yang sedang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat.
Menurut Rahmat, hasil audit nantinya akan memberikan gambaran jelas terkait seluruh proses pengadaan, baik dari sisi administrasi maupun realisasi fisik di lapangan.
“Terkait kasus BUMDes dan keuangan Desa Taba Tembilang, kita mengapresiasi dan menghargai proses yang berjalan. Sesuai Permendagri 73, audit secara menyeluruh kita tunggu hasil audit APIP dalam hal ini Inspektorat. Nanti kalau sudah keluar hasil audit itu akan nampak bagaimana proses pengadaan baik secara administrasi maupun secara fisik,” tegas Rahmat.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak kecamatan telah menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa sesuai kewenangannya. Hasil pengawasan tersebut nantinya akan disinergikan dengan hasil audit Inspektorat untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.
Namun, pernyataan Rahmat yang paling menyita perhatian adalah ketika menyoroti peran pengawas BUMDes. Menurutnya, pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk mengetahui seluruh aktivitas keuangan yang terjadi dalam tubuh BUMDes.
“Peran pengawas itu sangat penting. Harus mengetahui seluruh pembelanjaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban anggaran BUMDes. Mestinya pengawas BUMDes sudah melakukan audit internal sesuai SK pengawas yang diterbitkan oleh kepala desa,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian publik terhadap sejauh mana fungsi pengawasan internal telah dijalankan. Sebab, dalam tata kelola BUMDes yang baik, pengawas memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh kegiatan usaha dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, masyarakat Desa Taba Tembilang dan publik Bengkulu Utara menantikan hasil audit APIP yang disebut-sebut akan menjadi penentu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang. Hasil audit tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian, sekaligus menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan BUMDes maupun keuangan desa.
Di tengah memanasnya polemik yang berkembang, satu kalimat dari Kadis DPMD Bengkulu Utara menjadi sorotan utama:
“Nanti akan nampak semuanya lewat audit.”
Kalimat tersebut kini menjadi penegasan bahwa fakta sesungguhnya tidak akan ditentukan oleh asumsi maupun opini, melainkan oleh hasil pemeriksaan resmi yang dilakukan lembaga berwenang. Audit APIP pun menjadi titik terang yang ditunggu publik untuk mengungkap kondisi sebenarnya di balik polemik BUMDes Desa Taba Tembilang.
(Redaksi-HRO)
