JAKARTA, HR— Sorotan kini mengarah ke Otoritas Jasa Keuangan pusat. Organisasi Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA) memastikan akan segera melayangkan laporan resmi, menyusul tidak adanya respons dari OJK Provinsi Bengkulu atas dua surat yang telah dikirim sebelumnya.
Jenderal MAFIA, Amirul Mukminin,SE., menegaskan bahwa langkah ke pusat dilakukan untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan OJK di daerah, khususnya Bengkulu.
“Kami tidak lagi menunggu OJK daerah. Kami langsung ke pusat agar ada tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Desak OJK Pusat Turun Tangan
MAFIA meminta OJK pusat tidak tinggal diam dan segera melakukan audit serta klarifikasi terbuka terhadap sejumlah persoalan tata kelola di Bank Bengkulu.
Menurut Amirul, jika regulator pusat tidak merespons cepat, maka kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan perbankan bisa tergerus.
“Ini bukan hanya soal daerah. Ini menyangkut kredibilitas OJK secara nasional,” tegasnya.
Dugaan Konflik Kepentingan Menguat, Salah satu isu krusial yang dilaporkan adalah pengangkatan Andaru Pranata sebagai Komisaris Non Independen.
Pengangkatan tersebut menjadi polemik karena yang bersangkutan disebut memiliki hubungan keluarga dengan Wakil Gubernur Bengkulu yang masih aktif. Kondisi ini memunculkan dugaan konflik kepentingan dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip good corporate governance (GCG).
Selain itu, MAFIA juga menyoroti komposisi direksi Bank Bengkulu yang hanya berjumlah dua orang sejak 2025.
Padahal, aturan dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 mewajibkan minimal tiga direksi, termasuk Direktur Utama definitif.
Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lemahnya pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab OJK.
MAFIA mendesak agar OJK pusat memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait langkah yang akan diambil, termasuk evaluasi terhadap OJK Bengkulu.
“Kalau pusat diam, ini bisa menjadi preseden buruk. Harus ada transparansi dan tindakan nyata,” kata Amirul.
Selain melapor ke OJK pusat, MAFIA juga menyatakan telah menyampaikan laporan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai langkah hukum lanjutan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak OJK pusat. Publik kini menanti apakah regulator nasional tersebut akan turun tangan atau justru membiarkan polemik ini terus bergulir.(R01)
