JAKARTA, HR— Nama Andaru Pranata Anak Ir. Mian wakil gubernur Provinsi Bengkulu kini jadi pusat sorotan. Pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Non Independen Bank Bengkulu memicu polemik serius hingga dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan pusat.
Organisasi Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA) menilai pengangkatan tersebut sarat persoalan, terutama terkait dugaan konflik kepentingan.
Jenderal MAFIA, Amirul Mukminin, menyebut Andaru diduga memiliki hubungan keluarga dengan Wakil Gubernur Bengkulu yang masih aktif menjabat.
“Kalau benar ada relasi kekuasaan, ini berpotensi melanggar prinsip independensi. Komisaris seharusnya mengawasi secara objektif, bukan berada dalam lingkar kekuasaan,” tegas Amirul, Rabu (6/5/2026).
Dilaporkan ke OJK Pusat
MAFIA memastikan persoalan ini tidak berhenti di daerah. Mereka telah menyiapkan laporan resmi ke OJK pusat untuk meminta evaluasi dan tindakan tegas atas pengangkatan Andaru.
Langkah ini diambil setelah dua kali surat klarifikasi ke OJK Bengkulu tidak mendapat respons yang dianggap memadai.
“Kami minta OJK pusat turun langsung. Ini bukan isu kecil, ini menyangkut tata kelola bank daerah,” ujarnya.
Dinilai Tak Sejalan dengan GCG, Pengangkatan Andaru sebagai komisaris non independen dinilai tidak sejalan dengan prinsip good corporate governance (GCG), terutama pada aspek independensi dan potensi benturan kepentingan.
Selain itu, komposisi Dewan Komisaris juga disorot karena dinilai belum ideal, dengan dominasi unsur non independen.
Hal ini memperkuat kekhawatiran publik terhadap objektivitas pengawasan di internal Bank Bengkulu.
Sorotan terhadap Andaru juga tidak berdiri sendiri. MAFIA mengaitkannya dengan kondisi internal Bank Bengkulu yang dinilai bermasalah, termasuk jumlah direksi yang hanya dua orang.
Padahal, ketentuan dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 mensyaratkan minimal tiga direksi, termasuk Direktur Utama definitif.
Kondisi ini disebut memperlihatkan lemahnya pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab regulator.
Desak Transparansi
MAFIA mendesak OJK pusat segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, khususnya terkait keabsahan pengangkatan Andaru dan kesesuaiannya dengan regulasi.
“Publik butuh kejelasan. Apakah ini sesuai aturan atau ada pelanggaran yang dibiarkan,” kata Amirul.
Selain ke OJK, MAFIA juga menyatakan telah melaporkan sejumlah dugaan persoalan ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait. Polemik pengangkatan Andaru Pranata pun terus bergulir dan menjadi perhatian publik di Bengkulu.(R01)
