BENGKULU – Di tengah upaya pemerintah memberantas judi online, persoalan pemadanan data tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Warga mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dilakukan dan apakah setiap nama yang masuk dalam data terkait judol benar-benar terbukti melakukan aktivitas perjudian online.
Salah seorang ibu rumah tangga di tingkat desa/kelurahan yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengaku bingung dengan kebijakan tersebut.
«“Saya tidak pernah merasa main judol, bahkan saya tidak mengerti dengan yang dimaksud. Kalau menurut saya, tidak tepat jika penerima bansos dikorbankan hingga haknya hilang dari data bansos,” ujarnya.»
Menurutnya, masyarakat yang tidak pernah terlibat judi online seharusnya diberikan kesempatan untuk mengetahui penyebab namanya masuk dalam hasil pemadanan data.
Ia juga mempertanyakan mengapa masyarakat penerima bansos harus ikut merasakan dampak dari persoalan judi online.
«“Apakah negara tidak mampu menghentikan atau menangkap yang mempunyai situs atau aplikasi judol?” katanya dengan nada kesal.»
Keresahan warga tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses pemadanan data. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan apakah seseorang benar-benar terbukti melakukan transaksi judi online atau hanya masuk dalam daftar indikasi berdasarkan hasil pemadanan sistem.
Terlebih, apabila penghentian atau penangguhan bantuan sosial terjadi terhadap masyarakat yang masih berada dalam kelompok kesejahteraan rendah, persoalan tersebut menjadi semakin sensitif. Bantuan sosial bagi sebagian keluarga merupakan salah satu penopang kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah diharapkan menyediakan ruang klarifikasi dan mekanisme sanggahan yang mudah diakses bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online tetapi terdampak hasil pemadanan data.
Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai pihak yang mengusulkan perubahan data, proses verifikasi yang dilakukan, serta siapa yang memiliki kewenangan akhir dalam menetapkan status penerima bansos.
Pemberantasan judi online tetap dinilai penting, tetapi proses tersebut diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang sebenarnya masih memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
Dengan adanya mekanisme verifikasi dan sanggahan yang jelas, warga yang merasa dirugikan dapat memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi sekaligus memastikan data penerima bantuan sosial tetap akurat dan tepat sasaran, khususnya di Provinsi Bengkulu.(R01)
