BENGKULU, HR— Sidak Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu terhadap proyek rekonstruksi Jalan Padang Betuah–Perbo senilai Rp51 miliar berubah menjadi panggung kritik terbuka terhadap Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Kadis PUPR Tejo Suroso “disemprot” langsung di lokasi proyek yang sejak lama santer disebut bermasalah.
Ironisnya, sidak yang awalnya digadang-gadang membongkar persoalan proyek justru berakhir antiklimaks. Belum menyisir seluruh titik pekerjaan, rombongan mendadak putar balik dan meninggalkan lokasi. Publik pun bertanya: ada apa?
Di tengah lokasi proyek, Suharto, M.B.A., dengan nada tinggi menegaskan bahwa Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mendapat tekanan langsung dari pimpinan DPRD karena dianggap terlalu diam menghadapi banyak proyek bermasalah.
“Kami beritahu ya, yang bersurat minta hearing itu DPR bukan eksekutif, itu salah. Kami tetap turun sidak proyek yang santer bermasalah. Kami turun ini bukan kemauan individu, karena perintah langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Kami di-warning kenapa Komisi III diam, banyak persoalan proyek bermasalah malah diam,” tegas Suharto di hadapan Kadis PUPR Bengkulu, Kamis (30/4/2026).
Ucapan itu seperti tamparan terbuka bagi Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang belakangan disorot akibat kualitas sejumlah proyek infrastruktur yang dipertanyakan masyarakat.
Belum selesai, anggota Komisi III lainnya, Mahdi, YS., S.H., ikut melontarkan kritik pedas.
“Di depan mata saja proyek ini terkesan tidak baik, apalagi di dalam,” tegasnya.
Kalimat singkat itu langsung menyentil inti persoalan: jika tampilan luar proyek saja sudah menuai keraguan, bagaimana kualitas struktur dan item pekerjaan yang tidak terlihat publik?
Ledakan pernyataan paling keras datang dari Darmawansyah, S.T., yang secara terbuka menyinggung dugaan “penguasaan proyek” oleh pihak tertentu.
“Proyek Rp600 miliar, 40 persen dikerjakan oleh satu orang. Jangan terkesan monopoli lah hingga hasilnya tidak bagus seperti ini,” ungkapnya tajam.
Pernyataan tersebut sontak memunculkan dugaan serius soal pola pembagian proyek di lingkungan PUPR Provinsi Bengkulu. Publik kini mulai mempertanyakan: apakah proyek-proyek bernilai ratusan miliar benar-benar dikerjakan secara sehat dan profesional, atau hanya berputar pada kelompok tertentu?
Menariknya, di tengah hujan kritik, Kadis PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso justru mengakui sistem tender yang digunakan selama ini menghasilkan pekerjaan yang “kurang bagus”.
“Untuk tahun ini dan ke depan kami akan merubah pola tender, tidak lagi melalui e-katalog. Hasilnya juga kurang bagus,” ujar Tejo Suroso.
Pernyataan itu dinilai sebagai pengakuan terbuka bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme pengadaan proyek selama ini.
Namun yang paling mengundang tanda tanya adalah akhir sidak tersebut. Setelah perdebatan panas, rombongan DPRD dan pihak PUPR justru meninggalkan lokasi tanpa penelusuran lebih jauh ke titik-titik proyek lain yang sebelumnya disebut menjadi perhatian.
Alih-alih membongkar persoalan hingga ke akar, sidak malah terkesan berhenti di sesi “adu pernyataan”.
Tejo Suroso kemudian menyebut proyek tersebut telah diperiksa BPK dan terdapat sejumlah temuan.
“Sidak proyek ini sebatas ini saja, karena proyek ini sudah diperiksa BPK dan ada beberapa temuan. Hal ini akan ditindaklanjuti hearing di DPR,” jelasnya kepada awak media.
Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru:
Jika sudah ada temuan BPK, mengapa sidak dihentikan sebelum pemeriksaan lapangan dilakukan lebih mendalam?
Dokumen proyek yang beredar menunjukkan pekerjaan mencakup tanah dan geosintetik, perkerasan agregat, aspal, struktur hingga rehabilitasi. Nilainya fantastis. Tetapi di lapangan, proyek tersebut kini menjadi simbol kegelisahan publik terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di Bengkulu.
Kini masyarakat menunggu: apakah hearing DPRD nanti benar-benar membongkar dugaan persoalan proyek hingga terang-benderang, atau kembali berakhir sebatas sidak panas tanpa ujung?….(R01)
