Bengkulu, HR— Sekretaris Jenderal Forum Pengawasan Perizinan dan Lingkungan Indonesia (FPPLI), Lulus Triyono, angkat bicara keras terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Bengkulu yang dinilai semakin menyengsarakan petani kecil.
Menurut Lulus Triyono, kondisi yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan karena harga Crude Palm Oil (CPO) dunia masih berada pada level tinggi, namun harga sawit petani di daerah justru jatuh drastis.
“Ini sangat janggal. Ketika harga CPO global masih kuat, petani di Bengkulu malah menjerit karena harga TBS ditekan. Jangan sampai ada dugaan permainan tata niaga yang membuat petani terus menjadi korban,” tegas Lulus Triyono.
Sebagai organisasi yang bergerak dalam pengawasan perizinan dan lingkungan, FPPLI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan sawit dari hulu hingga hilir demi melindungi hak masyarakat dan petani kecil.
FPPLI yang dipimpin Ketua Umum Rozi, HR bersama Wakil Ketua Candra Wisma dan Sekretaris Jenderal Lulus Triyono mengusung semangat “Bersama Mengawal Perizinan dan Lingkungan Untuk Negeri” dengan fokus perjuangan pada pengawasan perizinan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
FPPLI mendukung langkah DPRD Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mulai bergerak cepat melalui rapat koordinasi darurat serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi untuk membahas persoalan sawit.
Namun demikian, FPPLI meminta agar hasil rapat tidak berhenti pada sebatas rekomendasi dan wacana semata.
“Kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar serius. Jika ada PKS yang terbukti membeli TBS di bawah harga kesepakatan atau memainkan potongan timbangan di luar batas kewajaran, maka harus diberikan sanksi tegas, termasuk pembekuan izin operasional,” ujarnya.
Lulus Triyono juga menyoroti dugaan potongan refraksi yang selama ini banyak dikeluhkan petani dan pengepul. Ia meminta audit investigasi dilakukan secara terbuka agar tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat kecil.
“Petani jangan terus dijadikan pihak paling lemah dalam rantai industri sawit. Negara harus hadir melindungi mereka,” katanya.
Selain itu, FPPLI juga meminta Polda Bengkulu menindak tegas dugaan pungutan liar di jalur distribusi sawit yang dinilai ikut memperburuk harga di tingkat petani.
“Kami berharap persoalan sawit Bengkulu ini dibuka secara terang-benderang. Jangan ada pembiaran terhadap oknum yang bermain di tengah penderitaan petani,” tutup Lulus Triyono.(R01)
