BENGKULU UTARA, HR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara yang disebut-sebut milik (IR), yang awalnya diharapkan menjadi solusi pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, kini justru terus dihantam berbagai persoalan yang muncul secara beruntun. Satu polemik belum selesai dipertanyakan, persoalan lain kembali muncul ke permukaan.
Rentetan isu yang berkembang kini mulai memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ada apa sebenarnya dengan operasional MBG Padang Jaya?
Persoalan pertama yang sempat menjadi perhatian publik ialah penghentian distribusi MBG ke SMP Negeri 28 Bengkulu Utara. Pihak sekolah sebelumnya mengaku sempat menerima penyaluran makanan selama beberapa hari sebelum akhirnya terhenti.
Kepala SMPN 28 Bengkulu Utara, Alex Zhuhironi, menyebut penghentian itu diduga terjadi setelah sekolah mempertanyakan isi nota kesepahaman (MoU) yang memuat tanggung jawab penggantian alat makan hingga Rp80 ribu per ompreng.
“Saya hanya ingin memastikan sekolah tidak dirugikan. Karena poin itu terlalu berat jika dibebankan kepada sekolah,” ungkap Alex.
Persoalan berikutnya kembali mencuat dari SDN 089 Bengkulu Utara. Sejumlah siswa dikabarkan menemukan benda yang diduga ulat, cacing, bahkan siput dalam menu sayur makanan yang disebut berasal dari Dapur Satu Padang Jaya.
Menurut keterangan sumber berinisial Bi, para siswa awalnya enggan mengonsumsi makanan tersebut.
“Awalnya siswa-siswi itu menolak karena ada ulat dan siput,” ujarnya.
Temuan tersebut memunculkan keresahan masyarakat. Jika informasi itu benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar tata kelola administrasi, melainkan menyentuh aspek keamanan pangan anak-anak.
Belum reda persoalan kualitas makanan, muncul pula sorotan terhadap jalur distribusi bahan pangan melalui koperasi yang disebut-sebut menjadi pemasok sebelum bahan masuk ke dapur MBG.
Informasi yang berkembang menyebut beberapa komoditas mengalami dugaan selisih harga setelah melewati jalur tersebut. Ikan disebut mengalami kenaikan hingga Rp10 ribu per kilogram, sedangkan beberapa jenis sayur dikabarkan naik sekitar Rp5 ribu per kilogram.
Namun babak baru kembali muncul ketika awak media mendatangi lokasi yang disebut sebagai kantor koperasi pada Senin (25/5/2026).
Alih-alih mendapat penjelasan, wartawan tidak diperkenankan masuk.
“Hubungi aja Ibu Irma, ibu ada di sebelah,” (IR) ujar seorang perempuan yang identitas maupun kapasitasnya belum diketahui, sambil menutup pintu.
Peristiwa tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi, awak media tidak menemukan struktur kepengurusan koperasi yang lazim terpampang pada kantor koperasi aktif.
Yang terlihat hanya papan identitas koperasi yang menempel pada dinding bangunan (Cabang koperasi Prabu Center 08) yang diduga belum memiliki cabang resmi di kabupaten Bengkulu Utara.
Di tengah berbagai sorotan tersebut, publik juga sempat dihebohkan dengan permintaan maaf terbuka Agus Prasetyo kepada pihak dapur dan yayasan setelah sebelumnya berkembang kegaduhan yang menyeret sejumlah pihak.
Belum berhenti sampai di situ, isu terbaru kembali beredar di masyarakat.
Rumah yang digunakan sebagai operasional dapur MBG disebut masih dihuni pemilik rumah dan hanya berbatas dinding dengan rumah warga sekitar. Kondisi itu memunculkan pertanyaan terkait standar kelayakan operasional dapur.
Tak hanya itu, berkembang pula informasi mengenai sumur gali warga yang diduga sempat mengalami persoalan kualitas air dan disebut kemudian diganti dengan pemasangan sambungan PDAM oleh pihak yang disebut berinisial (IR) .
Hingga kini belum diketahui secara pasti apakah pemasangan tersebut berkaitan dengan dugaan dampak lingkungan, bentuk bantuan biasa, atau persoalan lain.
Jika seluruh rangkaian persoalan ini benar terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, maka publik mulai mempertanyakan apakah setiap kejadian tersebut berdiri sendiri atau terdapat persoalan tata kelola yang lebih besar yang belum sepenuhnya terbuka.
Karena ketika penghentian distribusi, dugaan kualitas makanan, koperasi yang dipertanyakan, persoalan operasional dapur hingga isu lingkungan muncul bertubi-tubi, tuntutan masyarakat mengarah pada satu hal: transparansi dan penjelasan terbuka.
Sebelum berita ini diterbitkan pihak media sudah mengirim konfirmasi kepada (IR) namun belum terjawab, agar pemberitaan tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.(R01)
