Bengkulu Utara — Dugaan praktik pemerasan dan tekanan sistematis dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2022 kembali mencuat. Direktur CV. Karya Teknik secara terbuka membeberkan serangkaian permintaan fee yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat, mulai dari fee proyek, biaya administrasi, perjadin jakarta hingga dalih pesalinan
Dalam pengakuan langsung di kediamannya, Sabtu (6/12/2025), ia menyebut tekanan tersebut berlangsung sejak awal pekerjaan hingga proses pencairan anggaran.
“Fee proyek saya diminta 20%, saya sanggupi 10%. Bendahara 1%, tanda tangan-tanda tangan sekitar 30 juta, DL Kadis ke Jakarta 30 juta, persalinan keluarga dan macam-macam tetek bengek lainnya. Itu pun berkas masih juga dihambat sampai akhir Desember 2022, padahal pekerjaan selesai Juli,” tegasnya.
Ia menyebut praktik penghambatan berkas tersebut sebagai bentuk tekanan terselubung agar kontraktor tunduk pada permintaan oknum.
“Mereka tahu saya sedang butuh pencairan. Tapi tetap saja diperlambat. Termin ketiga baru cair Desember, jauh setelah pekerjaan selesai 100% pada bulan Juli,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai permintaan fee 20% dari oknum kepala dinas tersebut tidak masuk akal, mengingat proyek sudah mengalami bantingan harga signifikan sejak tender.
“Saya bukan tidak mau setor. Tapi proyek ini sudah banting harga Rp 400 juta. Kalau masih diminta 20% lagi, kami mati,” ujarnya dengan nada kesal.
Tak hanya soal keuangan, tekanan itu memuncak ketika ia harus menyelesaikan persoalan administrasi proyek
Menurutnya, rangkaian permintaan dan penghambatan yang ia alami mengarah pada dugaan pola pemerasan yang terstruktur.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak dinas terkait belum memberikan jawaban resmi atau klarifikasi atas tudingan tersebut.
Media ini akan terus mengembangkan liputan, termasuk meminta tanggapan dari seluruh pihak yang disebut dalam pengakuan kontraktor.(R01)
