BENGKULU UTARA – Warga Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, kembali menyuarakan keluhan terkait kondisi jembatan penghubung desa mereka menuju Kecamatan Arma Jaya yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh anggaran daerah. Kondisi jembatan yang kian memprihatinkan disebut telah memakan banyak korban, baik pengendara roda dua maupun pejalan kaki.
Kepala Desa Tanjung Putus, Baheri, mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, perbaikan jembatan hanya dilakukan secara swadaya oleh warga melalui gotong royong. Menurutnya, langkah ini tidak dapat terus diandalkan mengingat kerusakan semakin parah dan potensi kecelakaan terus meningkat.
“Jembatan desa kami ini sudah semakin banyak memakan korban. Sudah lima tahun terakhir ini kami menggunakan dana swadaya gotong-royong. Kami, pemerintah desa serta masyarakat, sangat berharap ada perhatian dari kebijakan bupati yang baru ini, Arie Septia Adinata,” ujar Baheri kepada Harian Rakyat Online, Selasa (5/8/2025).
Baheri menegaskan, keberadaan jembatan tersebut sangat vital sebagai akses utama warga menuju pusat kecamatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar. Jika kondisi ini dibiarkan, aktivitas ekonomi dan sosial warga akan semakin terhambat.
Isu Internal Pemkab Bengkulu Utara, Kebijakan Lama Masih Bayangi Pemerintahan Baru
Di sisi lain, perbincangan publik di Bengkulu Utara juga diwarnai sorotan terhadap kinerja pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten. Beredar kabar bahwa sejumlah kepala dinas disebut masih “terikat” dengan kebijakan bupati sebelumnya, Ir. Mian, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
Seorang sumber kepada Harian Rakyat Online mengungkapkan keheranannya atas sikap sebagian pejabat eselon II yang dinilai belum mampu beradaptasi dengan arahan bupati baru.
“Kami heran para kepala dinas ini, nampaknya belum bisa lepas dari kebijakan bupati sebelumnya. Anehnya, tingkat kejujuran eselon II ini patut juga di pertanyakan, atau jangan-jangan mereka bermain-main dengan kebijakan bupati saat ini. Ini ada apa?” ucap sumber tersebut.
Sumber yang sama juga mempertanyakan motif di balik kondisi ini, mengingat bupati sebelumnya sudah tidak lagi menjabat.
“Ironisnya, bupati sebelumnya kan sudah menjadi wakil gubernur provinsi Bengkulu. Atau hal ini akal-akalan para kepala dinas yang ada saat ini,” pungkasnya.
Harapan Warga dan Tuntutan Transparansi
Warga berharap Bupati Arie Septia Adinata mampu mengambil langkah cepat dan tegas, baik dalam menangani persoalan infrastruktur seperti jembatan Tanjung Putus, maupun dalam membenahi pola kerja internal Pemkab Bengkulu Utara agar benar-benar sejalan dengan visi kepemimpinan saat ini.
Desakan publik kini mengarah pada dua hal:
1. Prioritas anggaran untuk infrastruktur vital yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
2. Pembersihan birokrasi dari sisa-sisa praktik lama yang dinilai menghambat efektivitas pemerintahan.
Jika dua hal ini tidak segera ditangani, kekhawatiran akan terhambatnya pembangunan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah bisa menjadi kenyataan.(R01)
