BENGKULU UTARA, HR– Polemik tunggakan honor tenaga outsourcing di lingkungan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara semakin menjadi sorotan. Di tengah keluhan para pekerja yang mengaku belum menerima honor sejak Januari 2026, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, justru memastikan bahwa anggaran untuk pembayaran honor tersebut sebenarnya telah tersedia.
Pernyataan Bupati itu memunculkan pertanyaan besar di tengah publik. Jika dana sudah tersedia dan dapat dicairkan, mengapa honor puluhan tenaga outsourcing DPRD hingga kini belum juga dibayarkan?
Saat dikonfirmasi media ini, Bupati Arie menegaskan bahwa proses pembayaran tinggal menunggu langkah dari pihak Sekretariat DPRD Bengkulu Utara.
«”Dana sudah standby, tergantung Sekwan dan jajarannya mengajukan verifikasi,” ujar Arie.»
Ia juga memastikan tidak ada kendala dari sisi keuangan daerah.
«”Dari DPKAD sudah bisa dicairkan,” tambahnya.»
Pernyataan tersebut langsung mengarahkan perhatian publik kepada Sekretariat DPRD Bengkulu Utara yang dipimpin Karwiyanto alias Nyoman selaku Sekretaris DPRD.
Untuk mendapatkan penjelasan yang berimbang, media ini berupaya menghubungi Sekwan guna meminta klarifikasi terkait pernyataan Bupati tersebut. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah mengenai sejauh mana proses verifikasi yang dimaksud dan apa kendala yang menyebabkan honor tenaga outsourcing belum juga dibayarkan.
«”Assalanualaikim…wrbt, izin konfirmasi pak sekwan terkait tanggapan Bupati bahwa dana sudah standby dan tinggal menunggu verifikasi dari Sekwan. Sejauh mana kelengkapan verifikasi yang dimaksud?” tanya media ini melalui saluran komunikasi yang tersedia.»
Namun hingga berita ini diterbitkan, Sekwan DPRD Bengkulu Utara belum memberikan jawaban. Telepon yang dilakukan hanya berdering, sementara pesan konfirmasi yang disampaikan juga belum mendapat respons.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, pernyataan Bupati secara tegas menyebutkan bahwa dana telah tersedia dan pencairan dapat dilakukan setelah proses verifikasi diajukan. Sementara di sisi lain, para tenaga outsourcing mengaku masih menunggu pembayaran honor yang telah tertunggak hampir enam bulan.
Sejumlah pekerja outsourcing berharap persoalan ini segera mendapatkan kepastian. Mereka mengaku tetap menjalankan tugas dan kewajiban setiap hari meskipun hak mereka belum diterima sejak awal tahun.
Dengan adanya pernyataan Bupati bahwa dana telah standby, publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Bengkulu Utara terkait penyebab belum terealisasinya pembayaran honor tersebut. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Bengkulu Utara belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan media. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi dari pihak terkait pada pemberitaan selanjutnya sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.(R01)
