Bengkulu, HR– Inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu di lokasi jembatan ambruk Kabupaten Seluma, Rabu (29/4/2026), berlangsung panas. Sidak tersebut dihadiri Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, M.B.A, bersama anggota Komisi III Mahdi, S.Y., M.H, dan Darmawan, serta anggota Komisi IV Nur Ali—Daerah pemilihan (dapil) Seluma, serta didampingi oleh 8 kepala desa setempat.
Ketegangan mencuat lantaran sidak dilakukan tanpa dukungan dokumen kontrak di lapangan. Tim teknis Dinas PUPR dan pihak pelaksana disebut datang tanpa membawa dokumen penting sebagai acuan pemeriksaan, konsultan perencanaan pun absen.
Suharto secara tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut, bahkan menilai pihak terkait tidak menghargai agenda pengawasan DPRD yang telah dijadwalkan.
“Kami sudah memberikan waktu untuk sidak, ini sudah minta mundur satu hari, terlambat datang juga. Jangan kamu bilang DPR tidak punya peran dalam proyek ini. Ini uang rakyat, tidak mudah untuk mendapatkan anggaran sebesar ini, apalagi dalam kondisi efisiensi anggaran,” tegas Suharto di lokasi.
Ia juga menyoroti ketiadaan dokumen kontrak sebagai acuan utama dalam menilai proyek yang kini justru sudah mengalami kerusakan meski baru diresmikan sekitar dua bulan lalu.
“Dokumen kontrak juga tidak ada, jadi apa acuan kamu bawa ke lokasi ini?” lanjutnya dengan nada tinggi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) BPBD Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa dokumen kontrak proyek saat ini masih berada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga yang tersedia di lokasi hanya dokumen perjanjian kerja.
Kondisi ini membuat sidak berjalan tanpa dasar teknis yang lengkap, sementara fakta di lapangan menunjukkan kerusakan serius pada jembatan, mulai dari badan jalan hingga indikasi penurunan struktur di bagian pondasi.
Mahdi, S.Y., M.H, yang juga anggota Komisi III, menyebut bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil sidak secara final karena keterbatasan dokumen pendukung.
“Hasil sidak ini belum bisa disimpulkan. Kita masih menunggu dokumen lengkap, nanti akan disampaikan ke publik,” ujarnya.
Sidak ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan lemahnya kesiapan dokumen saat pengawasan dilakukan, di tengah proyek yang diduga mengalami kegagalan konstruksi dalam waktu singkat.
DPRD Provinsi Bengkulu memastikan akan menindaklanjuti temuan ini, termasuk menelusuri potensi kelalaian hingga indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.(R01)
