BENGKULU, HR – Sorotan terhadap proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar di Provinsi Bengkulu semakin memanas. Namun di tengah derasnya kritik dan kekhawatiran publik, sikap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, justru menuai tanda tanya besar?
Bagaimana tidak, salah satu proyek yang disorot yakni pembangunan jalan Padang Betuah–Perbo dengan anggaran Rp 51 miliar lebih berada tepat di daerah pemilihannya (dapil) nya sendiri. Ironisnya, hingga kini Juhaili belum juga menunjukkan sikap tegas atau memberikan pernyataan resmi.
Kondisi ini kontras dengan langkah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, yang secara terbuka menyatakan siap turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi proyek tersebut.
“Kami akan turun langsung, tidak perlu menunggu. Kalau perlu kami yang minta BPK audit,” tegas Suharto.
Tak hanya proyek jalan, sorotan juga mengarah pada rekonstruksi Jembatan Seluma senilai sekitar Rp 16 miliar yang turut diduga mengalami persoalan kualitas.
Dugaan kerusakan dalam waktu singkat pada proyek-proyek tersebut memicu kecurigaan publik. Apalagi proyek dengan nilai besar semestinya melalui pengawasan ketat dari pihak legislatif, khususnya Komisi III yang membidangi infrastruktur.
Namun realitas di lapangan justru memunculkan kesan sebaliknya.
Di saat publik menanti sikap tegas, Juhaili sebagai wakil rakyat didaerah pemilihannya, hingga justru terkesan memilih diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada langkah konkret, bahkan terkesan tidak respons terhadap polemik yang berkembang ditengah masyarakatnya sendiri.
Situasi ini pun memantik berbagai spekulasi.
Apakah ini bentuk kehati-hatian, atau justru indikasi lemahnya fungsi pengawasan?
Sejumlah kalangan menilai, sebagai pimpinan Komisi III, Juhaili memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terlebih lagi, proyek jalan Rp 51 miliar tersebut berada di dapilnya sendiri—wilayah yang seharusnya menjadi prioritas pengawasan.
Sementara itu, Suharto juga menyoroti adanya dugaan pola tidak sehat dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kontraktornya itu-itu saja. Ini harus jadi evaluasi serius,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Juhaili maupun pihak Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu. Pihak kontraktor juga belum memberikan klarifikasi terkait dugaan yang berkembang.
Publik kini menunggu jawaban: apakah fungsi pengawasan benar-benar berjalan, atau justru mandek di tengah jalan?
Di tengah situasi ini, satu pertanyaan besar mengemuka— masihkah kursi jabatan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, atau sekadar menjadi simbol tanpa tindakan nyata?…(R01)
