BENGKULU UTARA — Situasi memanas! Puluhan pimpinan media online Bengkulu Utara melayangkan kritik keras terhadap pengelolaan anggaran publikasi DPRD yang dinilai amburadul dan tak kunjung diselesaikan.
Audiensi panas terjadi pada Senin (30/3/2026) pukul 13.20 WIB di lantai dua ruang kerja Ketua DPRD Bengkulu Utara. Ketua DPRD Parmin, S.P. didampingi Wakil Ketua II Harliyanto (Baaf) menghadapi langsung gelombang pertanyaan tajam dari insan pers.
Isu krusial langsung dibongkar: mulai dari ketidakjelasan jumlah anggaran publikasi, dugaan ketimpangan kebijakan kerja sama media, hingga kinerja PPTK yang disorot karena jarang masuk kantor dan sulit dihubungi.
Dampaknya, pembayaran hak-hak media disebut mandek—bahkan mulai dari sebelum lebaran hingga Idul Fitri berjalan realisasi anggaran belum juga terselesaikan.
Di tengah tekanan tersebut, Parmin melontarkan ultimatum keras.
“Dalam dua hari ini mesti klir. Kalau sudah berminggu-minggu, artinya Sekwan, PPTK, dan Bendahara tidak bekerja,” tegas Parmin.
Tak berhenti di situ, usai audiensi, para pimpinan media langsung bergerak cepat. Pada pukul 15.30 WIB, mereka menggelar rapat konsolidasi di Graha Media Harian Rakyat Online, Jalan Padmawati, Kota Arga Makmur.
Rapat berlangsung panas. Nada kekecewaan berubah menjadi sinyal perlawanan.
Seruan pimpinan media secara terbuka menyatakan siap mengambil langkah lebih jauh jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian konkret dari pihak Sekretariat DPRD.
“Kalau dua hari ini tidak ada kejelasan, kami siap turun. Ini bisa jadi aksi besar,” seruan pimpinan media menggema.
Peringatan keras pun dilayangkan. Jika persoalan ini terus diabaikan, gejolak lebih besar disebut tinggal menunggu waktu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekwan, PPTK, maupun Bendahara DPRD Bengkulu Utara.
Situasi kini berada di titik krusial. Dua hari ke depan menjadi penentu—apakah polemik ini mereda, atau justru meledak menjadi aksi terbuka insan pers di Bengkulu Utara.
(Redaksi)
