Bengkulu Utara — Dugaan korupsi pada pekerjaan jembatan dan rabat beton Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, kian mengundang tanda tanya. Saat dikonfirmasi awak media, Sekretaris Desa Selubuk, Shanti, justru memberikan jawaban singkat yang terkesan menghindar.
“Wslm pk, nanti saya konfirmasi pk, saya lagi rapat koordinasi di kecamatan,” ungkap Shanti melalui pesan singkat (6/1/2026)
Pernyataan tersebut sontak memicu spekulasi publik. Rapat koordinasi apa yang dimaksud? Apakah sekadar agenda rutin pemerintahan, atau justru rapat yang membahas pekerjaan yang kini diduga bermasalah hingga telah menjadi sorotan tajam masyarakat?
Kecurigaan ini menguat mengingat pelaksanaan pekerjaan jembatan dan rabat beton tersebut berlangsung saat Desa Selubuk dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa dari Kecamatan Air Napal, yakni Sarkawi, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Air Napal. Fakta rangkap peran inilah yang kini menjadi titik krusial dalam pusaran dugaan penyimpangan Dana Desa.
Proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah itu sebelumnya disampaikan masyarakat diduga tidak sesuai spesifikasi, baik dari sisi kualitas material maupun volume pekerjaan. Namun hingga kini, klarifikasi resmi dari pihak desa maupun kecamatan belum kunjung diberikan.
Sikap Sekdes yang memilih menunda penjelasan justru mempertebal kecurigaan publik. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip utama pengelolaan Dana Desa, terkesan dikaburkan oleh alasan rapat.
Masyarakat mendesak Inspektorat, APIP, hingga aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh. Pasalnya, jika dugaan ini benar, maka bukan hanya persoalan administrasi, melainkan potensi tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat lintas level.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekdes Selubuk, pihak Kecamatan Air Napal, maupun Sarkawi selaku mantan PJ Kades belum memberikan keterangan lanjutan terkait dugaan tersebut.
Publik kini bertanya lantang:
rapat koordinasi atau rapat mengamankan masalah?……(R01)
