Bengkulu Utara — Ratusan peserta pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mempertanyakan uang saku dan uang transportasi yang hingga kini tak kunjung dibayarkan oleh pelaksana kegiatan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu.
Pelatihan yang digelar pada 1–6 Desember 2025 tersebut diikuti peserta dari berbagai koperasi desa di Kabupaten Bengkulu Utara, Angkatan I,II,III dan IV. Namun hingga kegiatan berakhir, hak peserta berupa uang saku dan transportasi yang dijanjikan diduga belum diterima, memicu kekecewaan dan protes terbuka jelas sumber (Nz)
“Kami datang dari desa-desa, meninggalkan pekerjaan dan mengeluarkan biaya sendiri. Dalam undangan disebutkan ada transport dan konsumsi, tapi sampai sekarang uang saku dan transport belum dibayarkan,” ujar salah satu peserta, Senin (15/12/2025).
Para peserta menilai kondisi ini bertolak belakang dengan isi surat undangan resmi, yang secara jelas menyebutkan panitia menyediakan fasilitas transportasi dalam kota. Bahkan sebagian peserta mengaku telah berulang kali menanyakan ke panitia tambah (Nz) namun hanya mendapat jawaban normatif tanpa kepastian waktu pembayaran.
“Jawabannya selalu ‘menunggu proses’. Tapi proses apa? Ini kegiatan resmi, anggaran negara, bukan acara pribadi,” tegas peserta lainnya.
BRI Hadir, Peserta Bingung: Rekening Sudah Ada, Dana Tak Kunjung Masuk
Keresahan peserta semakin bertambah ketika dalam pelaksanaan kegiatan hadir pihak Bank BRI, yang diduga melakukan pembukaan rekening atas nama peserta diduga secara sepihak, meski sebagian besar peserta mengaku sudah memiliki rekening bank aktif sebelumnya.
“Katanya uang saku dan transportasi akan ditransfer ke rekening peserta. Tapi ini sudah 10 hari lebih sejak kegiatan selesai, uangnya belum juga masuk. Padahal kami sudah punya rekening masing-masing berdasarkan Notif di BRImo dan Email pribadi peserta,” Tambahnya dengan nada kesal.
Kehadiran pihak bank tanpa penjelasan terbuka tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan peserta. Mereka mempertanyakan urgensi pembukaan rekening baru, serta kejelasan alur pencairan dana yang hingga kini tidak pernah terealisasi.
Dugaan Kelalaian Administrasi dan Potensi Masalah Anggaran
Situasi ini memunculkan dugaan adanya kelalaian administrasi hingga potensi persoalan pengelolaan anggaran, terlebih kegiatan tersebut dibiayai dari Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025. Peserta mendesak agar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu segera memberikan klarifikasi resmi, baik terkait keterlambatan pembayaran maupun keterlibatan pihak bank dalam proses administrasi keuangan kegiatan.
Sejumlah peserta bahkan menyatakan siap melaporkan persoalan ini ke Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) apabila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.
Jangan sampai pelatihan peningkatan kompetensi justru meninggalkan preseden buruk tata kelola anggaran dan transparansi keuangan,” ujar seorang pengurus koperasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu belum memberikan pernyataan resmi, termasuk klarifikasi terkait kehadiran Bank BRI dan mekanisme transfer dana uang saku dan transportasi peserta dalam grup peserta.(R01)
