Bengkulu — Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan komitmen kuat untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara, H. Sumarno, S.Pd, pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang digelar Pemerintah Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Kamis (20/11/2025).
Rakor ini diikuti oleh perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penguatan Indeks Integritas Nasional (IIN) serta persiapan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) 2025.
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam arahannya menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama, bukan hanya institusi penegak hukum.
“Melawan korupsi dan membangun integritas bukanlah tugas segelintir orang di KPK, kejaksaan, atau kepolisian saja. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita semua. Pembangunan daerah bukan diukur dari megahnya gedung, melainkan dari bersihnya tata kelola pemerintahannya,” tegasnya.
Agung juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan nilai kejujuran sebagai budaya yang hidup dalam setiap aktivitas pemerintahan.
“Marilah kita bersatu dan berkomitmen menanamkan nilai integritas. Kita jadikan daerah kita sebagai laboratorium anti-korupsi, tempat di mana kejujuran menjadi budaya, transparansi adalah norma, dan pembangunan berjalan lurus tanpa dibelokkan kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya
Rakor ini juga menjadi momentum evaluasi mendalam terhadap capaian skor SPI 2024 yang telah dirilis KPK. SPI merupakan instrumen pemetaan risiko korupsi sekaligus pengukuran efektivitas upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintah.
Melalui langkah strategis yang dirumuskan dalam forum tersebut, Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan capaian Indeks Integritas Nasional secara signifikan. Targetnya, Bengkulu dapat menjadi salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbersih pada tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat sinergi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat sistem pengawasan internal demi menghadirkan pemerintahan yang semakin akuntabel dan berintegritas.(R01)
