Bengkulu — Kehadiran Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Bengkulu, Minggu (16/11), menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan peran BPD di tingkat desa.
Bupati Arie hadir langsung menyaksikan prosesi pelantikan kepengurusan DPC ABPEDNAS Kabupaten Bengkulu Utara Ketua Rozi,HR., beserta jajarannya. Sebagai pelindung organisasi, Arie menegaskan bahwa keberadaan ABPEDNAS harus menjadi motor penguatan tata kelola desa serta mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan.
“BPD adalah garda demokrasi desa. Pemerintah daerah tentu mendukung penuh penguatan lembaga ini agar pembangunan desa tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat,” tegas Arie dalam kesempatan itu.
Sinergi Pusat–Daerah Menguat, Desa Jadi Titik Tolak Pembangunan
Pelantikan ini turut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi ABPEDNAS dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Helmi menyebut pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto, harus dimulai dari desa.
“Pertumbuhan ekonomi 8 persen itu dimulai dari desa. Semua program yang mengarah ke desa harus disukseskan bersama,” ujar Helmi.
Ia bahkan menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu siap memfasilitasi keberadaan ABPEDNAS secara kelembagaan. “Kalau kerja sudah tampak dan terbukti, Pemprov akan siapkan kantor untuk ABPEDNAS,” tambahnya.
Kejaksaan Ingatkan Desa: Awasi Anggaran, Hindari Tipidkor
Pengawasan pembangunan desa menjadi sorotan penting dalam acara tersebut. Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS sekaligus Jamintel Kejagung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, menegaskan bahwa Kejaksaan kini memperkuat sistem pengawasan lewat aplikasi “Jaga Desa”.
“Kami fokus mengawasi desa. Sudah ratusan kepala desa terjerat tipidkor. Dengan Jaga Desa, potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” tegas Reda.
Ia meminta seluruh BPD aktif mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan program pembangunan tidak diselewengkan. “Kita jaga bersama agar kepala desa tidak masuk jerat tipidkor,” ujarnya.
ABPEDNAS Komit Perkuat Fungsi Pengawasan dan Aspirasi Desa
Ketua Umum ABPEDNAS, Ir. Indra Utama, menegaskan bahwa ABPEDNAS berkomitmen menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengawal pembangunan desa. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“BPD harus menjadi penjaga kebijakan desa agar benar-benar berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua ABPEDNAS Provinsi Bengkulu, Ir. Silustiro, didampingi Bidang Humas Lissda Karviana, memastikan bahwa konsolidasi akan segera dilakukan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan.
“Dalam waktu dekat, kita bergerak memperkuat struktur dan menyusun program kerja yang sinergis dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Bupati Arie: “Desa Maju, Kabupaten Kuat”
Sebagai penutup, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata kembali menegaskan bahwa masa depan pembangunan daerah ada di desa.
“Jika desa maju, kabupaten pasti kuat. ABPEDNAS harus berdiri di garda depan memastikan itu terjadi,” katanya.(BM)
