Bengkulu Utara – Dugaan praktik korupsi dalam proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SMPS karang anyar kota Argamakmur kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025 kian menguat. Temuan lapangan, pengakuan panitia, serta indikasi penyimpangan prosedur teknis membuka potensi skema penggerusan nilai bangunan melalui praktik down grade material.
Proyek bernilai ratusan juta rupiah ini seharusnya menjadi investasi jangka panjang terhadap mutu pendidikan, namun justru dinilai publik berbau manipulasi material.
Pengakuan Panitia Jadi Bukti Awal
Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), Adis, mengaku tidak memahami spesifikasi teknis, Direksi Keet, hingga gambar kerja.
“Saya tidak paham spek dan belum dapat perintah memasang gambar. Kalau mau tanya langsung ke kepala sekolah,” ujarnya kepada awak media, Minggu (11/2025).
Dalam konstruksi APBN, pernyataan seperti ini dapat dianggap fatal. Panitia wajib memahami: RKS (Rencana Kerja & Syarat), spesifikasi material, alur distribusi material, standar mutu konstruksi.
Ketidaktahuan panitia membuka ruang permainan oleh oknum pemasok.
Diduga Merek Tempelan Tanpa Nomor Seri Muncul, Beberapa material seng yang terpasang diduga merek tempelan yang diduga kuat tidak sesuai spesifikasi dan RAB.
Ini merupakan modus umum korupsi konstruksi: material asli di-RAB-kan, diganti material non-standar, margin selisih masuk kantong pribadi.
Campuran Semen Manual Tanpa Takaran, Metode pengadukan manual tanpa takaran standar rawan menghasilkan: struktur kopong, daya rekat rendah, retak dini, umur pakai pendek.
Bangunan beranggaran APBN yang seharusnya tahan 20–30 tahun berpotensi rusak dalam 3–5 tahun.
Indikasi Mark-Up dan Down Grade
Hasil pantauan investigasi memunculkan tiga dugaan skema korupsi klasik:
✅ Down Grade Material
Material murah dipasang, material mahal dibayar dalam RAB.
✅ Mark-Up Harga
Nilai di RAB lebih tinggi dibanding harga pasar.
✅ Permainan Volume
Jumlah barang dikurangi sedikit demi sedikit.
Skema ini jarang terdeteksi bila pengawasan teknis lemah, Ketua P2SP Dibiarkan Tidak Paham? Ini Pertanyaan Serius
Dalam proyek negara, ketua P2SP ditempatkan bukan sekadar “stempel”, melainkan penanggung jawab administrasi teknis. Pengakuan “tidak paham” justru memperkuat dugaan bahwa proyek dikendalikan oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap belanja material.
Jika temuan ini benar, maka negara dirugikan, pendidikan dirampok, dan keselamatan anak didagangkan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah dan dinas teknis belum memberikan klarifikasi resmi.(R01)
