Bengkulu Utara – Proyek revitalisasi satuan pendidikan di SMPS Muhammadiyah, Desa Karang Anyar, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kini menjadi sorotan publik. Selain tidak mencantumkan Kurva-S pada papan informasi proyek, Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), Adias, diduga tidak memahami fungsi Kurva-S sebagai alat pengendalian progres pekerjaan konstruksi.
Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp 889.805.000 itu dilaksanakan selama 90 hari kalender. Namun, absennya grafik Kurva-S memunculkan pertanyaan besar terkait mekanisme pengawasan pekerjaan di lapangan.
Kurva-S menjadi indikator penting untuk menggambarkan linieritas waktu, target progres, realisasi fisik, dan dasar pembayaran termin. Tanpa alat evaluasi ini, kontrol pekerjaan berpotensi kabur, tidak terukur, dan rawan manipulasi.
Seorang pemerhati pembangunan menyoroti lemahnya literasi teknis pelaksana.
“Kalau pelaksana saja tidak paham Kurva-S, bagaimana masyarakat bisa yakin pekerjaan berjalan sesuai mutu dan waktu? Ini alarm pengawasan,” katanya.
Berpotensi Ganggu Akurasi Pembayaran
Dugaan Ketidaktahuan pengelola proyek terhadap Kurva-S dapat memicu: Pemetaan progres yang tidak akurat, klaim volume yang tidak sesuai, potensi over-claim termin, hingga risiko kerugian negara.
Hal ini dinilai menjadi celah praktik “kosmetik progres” di atas laporan, namun berbeda jauh dari kondisi lapangan.
Kontradiktif dengan Semangat Transparansi APBN
Saat pemerintah pusat menegaskan transparansi dan akuntabilitas, proyek pendidikan justru memunculkan tanda tanya. Masyarakat sulit menilai apakah pekerjaan sesuai spesifikasi, tepat waktu, atau mengalami deviasi.
Pengamat kebijakan menegaskan bahwa Kurva-S wajib dipahami pelaksana, bukan sekadar formalitas dokumen.
“Pengawasan internal bisa lumpuh jika pelaksana gagap membaca indikator progres. Akibatnya, mutu pekerjaan bisa turun drastis,” tegasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, Ketua P2SP belum memberikan klarifikasi resmi terkait absennya Kurva-S dan dugaan ketidaktahuan fungsi instrumen tersebut.
Publik kini mendesak Dinas terkait meningkatkan kontrol teknis agar dana revitalisasi pendidikan tidak menjadi ruang samar yang rawan permainan anggaran.(R01)
