BENGKULU, HR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu memperkuat pengawasan preventif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bengkulu.
Penguatan pengawasan tersebut dilakukan melalui sinergi Kejati Bengkulu dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), termasuk jajaran organisasi di 10 kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergitas Tugas dan Fungsi Pengawasan dalam Mendukung Program Pemenuhan Gizi Gratis MBG.”
Dalam kegiatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Anton Delianto, S.H., M.H., menyerahkan barcode “Jaga Dapur MBG” sebagai salah satu sarana pendukung pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya di dapur penyedia makanan.
Kajati Tekankan Pengawasan Sejak Dini
Dalam arahannya, Kajati Bengkulu menekankan pentingnya pengawasan sejak dini melalui langkah preventif dan sinergi seluruh pihak.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pendekatan pencegahan dinilai penting agar berbagai potensi persoalan dapat diketahui dan diantisipasi sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Dengan cakupan MBG yang luas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga pelaksanaan program tetap berada dalam koridor ketentuan.
Asintel Intelijen Rolly Manampiring, SH., MH., Dorong Deteksi Dini
Dari sisi intelijen, Kejati Bengkulu mendorong deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan MBG.
Sinergi serta pertukaran informasi dengan pihak terkait, termasuk ABPEDNAS, diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mendukung langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan.
Informasi dari lapangan menjadi salah satu bagian penting dalam proses deteksi dini. Namun, setiap informasi tentunya perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku.
ABPEDNAS Siap Kawal dari Lapangan
Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Bengkulu Ir. Silustero, M.M., menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan Kejaksaan dalam mendukung pengawasan program MBG.
Keterlibatan ABPEDNAS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta membantu menyampaikan informasi yang ditemukan di lapangan.
ABPEDNAS juga mendorong agar pelaksanaan MBG berlangsung transparan dan sesuai ketentuan, sehingga program yang menyentuh masyarakat luas tersebut dapat memberikan manfaat sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.
Barcode “Jaga Dapur” Jadi Perhatian
Penyerahan barcode “Jaga Dapur MBG” menjadi salah satu bagian dari upaya preventif dalam kegiatan tersebut.
Dapur penyedia makanan merupakan titik penting dalam pelaksanaan MBG. Di tempat inilah makanan dipersiapkan sebelum disalurkan kepada para penerima manfaat.
Karena itu, pengawasan pada proses penyediaan makanan menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan ketentuan.
Namun, efektivitas barcode tersebut nantinya tetap bergantung pada mekanisme penggunaan, informasi yang diterima, proses verifikasi dan tindak lanjut terhadap setiap laporan.
Hadirkan Unsur Kejaksaan dan ABPEDNAS
Kegiatan tersebut dihadiri Kajati Bengkulu bersama jajaran Kejati Bengkulu, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dari kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Bengkulu beserta jajaran DPC ABPEDNAS dari 10 kabupaten/kota serta jajaran pelaksana MBG.
Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap program MBG secara berkelanjutan.
Pengawasan juga diharapkan tidak berhenti pada pengarahan dan penyerahan sarana pendukung, tetapi berlanjut melalui pemantauan, komunikasi dan tindak lanjut terhadap informasi dari lapangan.
Pengawasan MBG bukan sekadar memastikan makanan tersalurkan, tetapi juga memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan kepentingan masyarakat penerima.(R01)
