BENGKULU UTARA, HR — Informasi mengenai anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026 yang disebut mencapai hampir Rp27 miliar mulai menjadi sorotan.
Angka tersebut memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: benarkah hampir Rp27 miliar tersebut merupakan anggaran yang bersumber dari Pokir DPRD dan tercantum dalam dokumen resmi pemerintah daerah?
Pertanyaan semakin menarik setelah sebelumnya beredar data 12 paket kegiatan dengan total nilai sekitar Rp2,85 miliar yang dikaitkan dengan tujuh anggota DPRD.
Kini muncul pertanyaan berikutnya:
Apakah Rp2,85 miliar tersebut merupakan bagian dari hampir Rp27 miliar?
Atau kedua angka tersebut berasal dari data dan sumber yang berbeda?
Publik Minta Dokumen Dibuka
Pokir DPRD bukan dana pribadi anggota legislatif. Ketika usulan tersebut masuk dalam APBD, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang publik tersebut direncanakan dan digunakan.
Karena itu, publik patut mendapatkan informasi mengenai:
– daftar kegiatan yang berasal dari Pokir;
– OPD pelaksana;
– lokasi kegiatan;
– nilai masing-masing kegiatan;
– sumber anggaran;
– proses pengadaan;
– penyedia pekerjaan;
– serta realisasi anggarannya.
Jika angka hampir Rp27 miliar benar, dokumen resmi seharusnya mampu menjelaskannya.
Sebaliknya, jika angka tersebut keliru, klarifikasi berbasis dokumen juga diperlukan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah.
Data lain yang beredar menyebut terdapat 12 paket dengan nilai sekitar Rp2,85 miliar yang dikaitkan dengan tujuh anggota DPRD.
Media Harian Rakyat Online tidak menyimpulkan bahwa paket tersebut merupakan “jatah” anggota DPRD ataupun telah terjadi pelanggaran.
Namun, informasi tersebut layak diuji melalui dokumen.
Siapa pengusulnya?
Bagaimana kegiatan tersebut masuk dalam perencanaan dan APBD?
Apakah benar berasal dari Pokir?
Bagaimana proses pengadaannya?
Siapa penyedianya?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul persepsi bahwa Pokir hanya menjadi pintu masuk pembagian proyek.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Parmin, SP., Belum Memberikan Klarifikasi
Media Harian Rakyat Online telah menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk meminta klarifikasi mengenai informasi tersebut.
Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai kebenaran angka hampir Rp27 miliar dan hubungan angka tersebut dengan data 12 paket senilai sekitar Rp2,85 miliar yang dikaitkan dengan tujuh anggota DPRD.
Konfirmasi dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar diuji langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan dan agar pemberitaan tetap berimbang.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Ketua DPRD serta pihak-pihak terkait.(R01)
