BENGKULU UTARA, HR — Polemik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara semakin melebar.
Belum tuntas persoalan pembayaran tenaga outsourcing yang disebut belum menerima gaji selama tujuh bulan, publik kini kembali mempertanyakan data Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Bengkulu Utara Tahun anggaran 2026.
Dan terbaru, muncul informasi bahwa bendahara Sekretariat DPRD Bengkulu Utara mengundurkan diri dari jabatannya.
Tiga persoalan ini kini menjadi sorotan: GAJI MENUNGGAK. POKIR DIPERTANYAKAN. BENDAHARA MUNDUR.
Ada apa sebenarnya? “GAJI KU DARI BULAN 1 SAMPAI BULAN 7 BELUM DIBAYAR”
Seorang tenaga outsourcing mengungkapkan keluhannya terkait pembayaran gaji.
«“DPR cair cuma 1 bulan. Gaji ku dari bulan 1 sampai bulan 7 tetap belum dibayar.”»
Jika pengakuan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi biasa.
Bagaimana nasib pekerja yang sudah menjalankan tugas berbulan-bulan tetapi haknya belum dibayarkan?
Dan yang lebih penting: DI MANA POSISI ANGGARAN GAJI MEREKA?
Publik menunggu penjelasan resmi Sekretariat DPRD.
POKIR HAMPIR RP27 MILIAR, TAPI DATA RP2,85 MILIAR JUGA BEREDAR
Di saat persoalan gaji tenaga outsourcing mencuat, informasi mengenai Pokir DPRD Bengkulu Utara juga menjadi sorotan.
Beredar angka Pokir yang disebut mencapai hampir Rp27 miliar.
Namun terdapat pula data sekitar 12 paket dengan nilai Rp2,85 miliar yang dikaitkan dengan sejumlah anggota DPRD.
MANA ANGKA YANG SEBENARNYA?
Apakah Rp2,85 miliar merupakan bagian dari Rp27 miliar?
Jika iya, di mana rincian paket lainnya?
Jika bukan, dari mana muncul angka Rp27 miliar tersebut?
TERBARU INFORMASI: BENDAHARA MUNDUR
Di tengah berbagai pertanyaan tersebut, muncul kabar terbaru mengenai pengunduran diri bendahara Sekretariat DPRD Bengkulu Utara.
PUBLIKASI JUGA DIPERTANYAKAN
Selain Pokir dan pembayaran outsourcing, pengelolaan anggaran publikasi Sekretariat DPRD juga menjadi sorotan.
Seluruh sorotan tersebut berada dalam lingkup administrasi Sekretariat DPRD yang dipimpin Sekwan Karwinto alias Yoman.
EMPAT PERTANYAAN YANG KINI MENGEMUKA
1. Mengapa tenaga outsourcing mengaku gajinya tujuh bulan belum dibayar?
2. Berapa sebenarnya total Pokir DPRD Bengkulu Utara TA 2026?
3. Mengapa muncul angka Rp27 miliar dan Rp2,85 miliar?
4. Mengapa bendahara mengundurkan diri dan apa alasan resminya?
EMPAT PERTANYAAN. SATU TUNTUTAN: BUKA DATA! GAJI MENUNGGAK. POKIR DIPERSOALKAN. BENDAHARA MUNDUR, SEBENARNYA ADA APA DI SEKRETARIAT DPRD BENGKULU UTARA?
Redaksi-HRO
