BENGKULU, HR— Ketika sebagian kepala daerah sibuk dengan rapat dan seremoni, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) justru memilih turun langsung ke tengah masyarakat. Ia hadir di tengah petani, warga kurang mampu, mahasiswa hingga melihat langsung persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.
Menariknya, aktivitas KDM di lapangan juga dikemas melalui konten media sosial.
Namun yang menjadi perhatian publik bukan semata-mata soal “ngonten”, melainkan apa yang terjadi setelah persoalan ditemukan.
Keluhan muncul, persoalan dilihat, kemudian pemerintah dituntut bergerak.
Jalan yang sebelumnya berlumpur dan sulit dilalui menjadi salah satu gambaran bagaimana persoalan infrastruktur dapat menjadi perhatian langsung ketika kepala daerah turun ke lapangan.
Dari sinilah muncul pertanyaan yang kemudian layak ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu:
Kalau KDM Bisa “Ngonten Sambil Membangun”, Bengkulu Kapan?
Masyarakat tentu tidak membutuhkan sekadar video gubernur turun ke lapangan. Yang dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah yang menghasilkan perubahan nyata.
Petani membutuhkan kebijakan yang berpihak. Warga kurang mampu membutuhkan bantuan yang tepat sasaran. Mahasiswa membutuhkan perhatian terhadap persoalan pendidikan dan masa depan mereka. Sementara masyarakat desa membutuhkan jalan yang tidak berubah menjadi kubangan lumpur ketika hujan.
Karena itu, gaya kepemimpinan KDM di Jawa Barat dinilai layak dipelajari.
Bukan berarti Gubernur Bengkulu harus meniru setiap gaya KDM. Tetapi mengapa tidak belajar dari daerah yang mampu mengemas komunikasi publik sekaligus mendorong penyelesaian persoalan masyarakat?
Gubernur Bengkulu Diminta Studi ke Jawa Barat
Dorongan agar Gubernur Bengkulu melakukan studi atau benchmarking ke Jawa Barat pun menjadi relevan.
Tujuannya sederhana: melihat langsung bagaimana pemerintah daerah membangun komunikasi dengan masyarakat, mengidentifikasi persoalan di lapangan, menentukan prioritas, serta memastikan program pemerintah menghasilkan dampak yang bisa dirasakan.
Sebab ukuran pembangunan bukan sekadar banyaknya proyek yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Ukuran pembangunan adalah ketika masyarakat bisa mengatakan: “Pemerintah memang hadir.”
Jalan yang sebelumnya berlumpur menjadi layak dilalui. Petani merasa diperhatikan. Warga kurang mampu mendapatkan solusi. Mahasiswa didengar.
Bukan Sekadar Janji, Rakyat Menunggu Bukti
Bengkulu memiliki persoalan dan tantangan sendiri. Karena itu, masyarakat tidak membutuhkan gubernur yang sekadar populer di media sosial.
Yang dibutuhkan adalah gubernur yang berani turun, melihat, mendengar, memutuskan, dan menyelesaikan.
Jika “ngonten” dapat menjadi sarana membuka persoalan publik sekaligus mendorong tindakan pemerintah, mengapa tidak dilakukan?
Pertanyaan akhirnya kembali kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu:
Apakah pembangunan cukup diceritakan dalam program dan janji, atau rakyat akan benar-benar melihat buktinya di lapangan?
Kalau KDM bisa “ngonten sambil membangun”, mungkin sudah waktunya Bengkulu belajar:
Turun ke rakyat. Lihat masalahnya. Dengarkan keluhannya. Dan buktikan hasilnya.
Redaksi-HRO
