Bendahara BUMDes Pagar Ruyung Mundur Mendadak, Isu Pengeluaran Tak Sesuai Realisasi dan Minim Transparansi Mencuat

oleh -271 Dilihat
oleh

BENGKULU UTARA, HR– Aroma persoalan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagar Ruyung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, mulai tercium publik. Pengunduran diri bendahara BUMDes secara mendadak memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Informasi yang dihimpun Media Harian Rakyat Online pada Rabu (10/6/2026) menyebutkan bahwa pengurus BUMDes diketahui tengah mengurus administrasi pergantian bendahara ke pihak kecamatan.

“Pengurus BUMDes lagi ke kecamatan mengurus spesimen pergantian Bendahara BUMDes,” ungkap seorang warga yang mengetahui proses tersebut.

Namun, yang lebih mengejutkan, sumber yang sama mengaitkan pengunduran diri bendahara dengan dugaan persoalan pengelolaan keuangan BUMDes. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara pengeluaran dan realisasi kegiatan serta minimnya keterbukaan informasi kepada pengurus maupun masyarakat.

“Bendahara BUMDes itu mengundurkan diri karena pengeluaran diduga kuat tidak sesuai realisasi dan kurangnya keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Jika informasi tersebut terbukti benar, maka publik layak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengelolaan dana BUMDes selama ini berjalan. Siapa yang mengendalikan pengeluaran? Apakah seluruh transaksi telah dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah? Dan mengapa sampai bendahara memilih mundur di tengah masa pengelolaan anggaran?

Mundurnya seorang bendahara bukan sekadar pergantian personel biasa. Sebab, bendahara merupakan pihak yang mengetahui secara langsung arus keluar masuk keuangan lembaga. Ketika pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan memilih mengundurkan diri, tentu muncul pertanyaan besar yang membutuhkan jawaban terbuka dari pengurus BUMDes maupun Pemerintah Desa.

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi. Jangan sampai pengunduran diri ini justru membuka tabir persoalan yang selama ini tidak diketahui publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati dalam pengelolaan dana desa maupun BUMDes yang menggunakan uang rakyat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa Pagar Ruyung belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pengunduran diri bendahara maupun isu yang berkembang mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

Media Harian Rakyat Online masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.(BM)