BENGKULU UTARA – Warga Bengkulu Utara kembali menagih janji Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan terkait program Bantu Rakyat, Jalan Mulus. Hingga memasuki tahun kedua masa pemerintahan, kondisi jalan Provinsi Tugu Polwan–Tanjung Agung masih rusak parah dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan serius.
Pantauan di lapangan, ruas jalan tersebut dipenuhi lubang besar, genangan air, serta permukaan aspal yang mengelupas, terutama saat hujan. Kondisinya dinilai warga lebih menyerupai kubangan kerbau, jauh dari standar jalan provinsi yang seharusnya menjadi penghubung vital antarwilayah.
Ironisnya, jalan ini berada di lintasan strategis yang kerap dilalui anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Dapil Bengkulu Utara–Bengkulu Tengah. Namun hingga kini, kerusakan jalan tersebut terkesan luput dari prioritas perbaikan.
Masyarakat secara terbuka menekan DPRD Provinsi Bengkulu agar tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi segera berkoordinasi secara aktif dengan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu untuk memastikan kejelasan status program, anggaran, serta jadwal penanganan jalan tersebut.
“DPRD punya fungsi pengawasan. Jangan diam. Harus duduk satu meja dengan DPUPR, jelaskan ke publik kapan jalan ini diperbaiki, Janji Bantu rakyat dan jalan mulus itu mana,” ujar beberapa warga Bengkulu Utara.
Selain membahayakan keselamatan pengendara, kerusakan jalan ini juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, mulai dari keterlambatan distribusi hasil kebun, kerusakan kendaraan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.
Di sisi lain, beredar kabar di tengah masyarakat bahwa anggaran perbaikan jalan tahun 2026 untuk ruas Tugu Polwan–Tanjung Agung diduga dialihkan ke lokasi lain. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari DPUPR Provinsi Bengkulu maupun Pemerintah Provinsi terkait kebenaran informasi tersebut.
Warga mendesak agar Pemprov Bengkulu bersikap transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran infrastruktur, serta meminta DPRD Provinsi Bengkulu menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara maksimal, bukan hanya saat pembahasan APBD, tetapi juga dalam pengawalan realisasi di lapangan.
Masyarakat menegaskan, janji “jalan mulus” tidak boleh berhenti sebagai slogan politik, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan nyata yang benar-benar dirasakan rakyat.(R01)
