BENGKULU UTARA, HR — Proyek pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung/kantor Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan nilai kontrak sekitar Rp305 juta, mulai menjadi sorotan. Bukan karena nilai anggarannya semata, melainkan karena publik masih membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai apa saja pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran tersebut.
Dari papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, tercantum pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung/kantor dengan nilai sekitar Rp305 juta dan pelaksana CV Sechanada Karya Utama.
Namun, sejumlah informasi penting yang dapat membantu masyarakat mengawasi pekerjaan tersebut tidak tampak secara lengkap pada papan proyek, di antaranya rincian volume pekerjaan, nomor kontrak/SPK, tanggal kontrak serta identitas pejabat pembuat komitmen.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan sederhana: Rp305 juta itu sebenarnya digunakan untuk pekerjaan apa saja?
Rangka Atap Jadi Perhatian
Dari kondisi fisik yang terlihat di lapangan, bagian bangunan yang cukup menonjol untuk adalah struktur/rangka atap dan penutup atap.
Sejumlah material kayu yang terlihat di lokasi tampak sudah mengalami perubahan warna dan kondisi yang perlu dicocokkan dengan dokumen pekerjaan.
Berapa volume kayu yang tercantum dalam RAB? Berapa yang harus dibongkar dan diganti? Jenis serta ukuran kayu apa yang dipersyaratkan? Berapa luas penutup atap? pengecatan atau komponen bangunan lainnya?
Persoalan yang lebih penting adalah kesesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi material dan pekerjaan yang benar-benar terpasang.
Dengan kata lain:
Rp305 juta → RAB → volume → spesifikasi material → pekerjaan terpasang → progres → pembayaran, Rangkaian tersebut yang perlu diuji.
Untuk memastikan tidak terjadi kesimpulan sepihak, setidaknya terdapat lima dokumen utama yang perlu dibuka dan diperiksa:
1. RAB/BoQ proyek;
2. Kontrak/SPK;
3. Spesifikasi teknis;
4. Berita acara pemeriksaan dan progres pekerjaan;
5. Dokumen pembayaran atau termin.
Dari dokumen tersebut nantinya dapat diketahui apakah volume pekerjaan sesuai, material memenuhi spesifikasi, progres sesuai laporan, dan pembayaran dilakukan berdasarkan pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.
Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Sorotan ini bukan berarti menyimpulkan telah terjadi penyimpangan. Namun, proyek yang menggunakan uang negara memang layak mendapat pengawasan publik.(R01)
