BENGKULU HR- Kamis 3 Oktober 2024 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Rohidin-Meriani Kukuhkan ratusan Tim di posko pemenangan Rohidin-Meriani pukul 13:30. Wib sampai dengan selesai, acara dibuka langsung oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Rohidin-Meriani di jalan kapten Tendean kilometer 6,5 kota Bengkulu.
Dalam kata sambutannya Rohidin Mersyah, berharap apa yang disampaikannya olehnya dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat di 10 kabupaten/kota Se Provinsi Bengkulu, Bahwa jika pasangan Rohidin-Meriani pastikan tidak akan memangkas Uang Rakyat, khususnya anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) apalagi dipolitisir untuk modal nyalon Gubernur.
“Ini intelijen saya sudah memegang cukup bukti, BAHWA Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah ada indikasi penggunaannya untuk memenangkan calon kepala daerah yang terstruktur dan masif. Mari sama-sama kita berharap Aparat Penegak Hukum (APH) serius menangani persoalan pungli Dana KIP ini” Tegas Rohidin Mersyah (03/10/2024).
“masyarakat tidak perlu takut melaporkan setiap penyelewengan yang terjadi, mengingat KIP merupakan program presiden, pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah” Lanjutnya
Seusai pengukuhan Tim Pemenangan Rohidin-Meriani, Rohidin juga mengumumkan pembentukan posko pengaduan di 9 kabupaten dan satu kota bagi masyarakat yang mengalami kesulitan atau penyelewengan terkait KIP, kasihan masyarakat yang membutuhkan dan apalagi masyarakat yang kurang mampu jangan dipersulit lagi.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuannya untuk membantu pendidikan anak-anak di Bengkulu, baik ditingkat mahasiswa, SMA, SMK, SD dan SMP,” Tambahnya
Dia mendorong masyarakat untuk berani melapor jika menemukan praktik tidak etis terkait KIP, dan menegaskan komitmennya untuk transparansi dan keadilan dalam program pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa telah mendengar banyak kritikan terkait program tersebut. Dari program yang dipolitisir hingga adanya pungli dari Program KIP tersebut.
Rohidin berharap langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua anak. (Arun/MCPK)
Redaksi : HRO
