BENGKULU UTARA – Perintah tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menindak pelanggaran dan kecurangan di sektor sumber daya alam tampaknya belum sepenuhnya bergema di daerah.
Di Kabupaten Bengkulu Utara, dugaan perambahan kawasan hutan untuk kebun kelapa sawit justru dinilai masih berjalan tanpa penanganan yang tegas. Bahkan, proses hukum yang sudah dimulai disebut-sebut berjalan di tempat.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPHP Bengkulu Utara memang telah memanggil dua karyawan PT Sandabi Indah Lestari, yakni (RE) dan (WS), terkait dugaan pembukaan lahan di kawasan HPK Urai Serangai.
Namun, hingga kini belum terlihat adanya peningkatan status perkara. Tidak ada penetapan tersangka, tidak ada langkah hukum lanjutan yang signifikan.
Operasi Satgas PKH Ada, Tapi Aman?
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebelumnya telah turun langsung melalui Operasi Merah Putih di Bentang Alam Seblat. Ratusan batang sawit ilegal dimusnahkan, Pondok liar dibongkar, Puluhan plang segel dipasang
Namun publik mulai mempertanyakan, apakah operasi ini hanya menyasar pelaku kecil?
Sementara itu, dugaan ribuan hektare kebun sawit di kawasan HPK dan HPT justru disebut-sebut belum tersentuh secara menyeluruh.
Seorang penyidik kehutanan bahkan pernah melontarkan pernyataan keras kepada wartawan:
“Kalau ini diproses, Semua bisa masuk penjara.”
Pernyataan ini seolah menjadi alarm bahwa skala persoalan yang terjadi tidak kecil. Namun ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah tegas yang menyasar aktor utama di balik aktivitas tersebut.
Di tengah mandeknya penanganan, beredar kabar bahwa sebagian pemilik kebun berskala besar diduga tidak berada di daerah, bahkan disebut-sebut berada di luar negeri.
Tak hanya itu, isu keterlibatan pihak-pihak berpengaruh juga mulai mencuat di tengah masyarakat.
Meski demikian, informasi tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.
Ujian Nyali Aparat Penegak Hukum
Dengan instruksi tegas Presiden untuk membersihkan praktik kecurangan dan penyelamatan keuangan negara, kasus di Bengkulu Utara kini menjadi sorotan.
Apakah aparat berani naik kelas menyasar aktor utama?
Atau penegakan hukum akan berhenti di level formalitas?
Publik menunggu, apakah hukum benar-benar tajam ke atas—atau hanya berani ke bawah.(R01)
