Bengkulu Utara – Timbulnya Berbagai gejolak persoalan di beberapa penerimaan Dana Desa (DD) dari 215 Desa menerima transfer dana desa di setiap tahun berjalan dalam 19 Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkulu Utara diminta mendorong semua desa untuk transparansi anggaran dengan cara dipublikasikan, mengingat banyaknya kepala Desa sudah menjadi korban dugaan kurangnya pemahaman pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) di kabupaten Bengkulu Utara.
“Semua desa yang sudah mendapat transfer DD tahun berjalan agar melakukan transparansi sesuai Permendes Nomor 7 Tahun 2023, agar menjadi Indikator di MCP KPK (sistem monitoring untuk mencegah korupsi) Hampir di setiap Tahun berjalan penilaian pengelolaan Dana Desa di Bengkulu Utara sangat menjadi sorotan publik, Setiap persoalan Dana Desa Dinas DPMD Bengkulu Utara terkesan lepas tangan, hingga menimbulkan pertanyaan, Untuk apa Ceklist Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (LPPDes) kalau akhirnya bakal menimbulkan persoalan baru di mata hukum ” Ungkap Ketua OMBB Bengkulu Utara ROZI,HR. 15/11/2023.
Ormas Maju Bersama Bengkulu (OMBB) Berharap, penggunaan dana desa sesuai prioritas kebutuhan desa, dalam konteks Pembangunan sumberdaya manusia dan infrastruktur. Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah Desa agar dapat memanfaatkan situs web desa untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
Ketua MPC-OMBB Bengkulu Utara Juga berharap Dinas DPMD Bengkulu Utara tidak plin-plan dalam mendorong kebijakan Desa, sehingga bernuansa ke Aparat Penegak Hukum (APH), jika memang keputusan rapat Dinas DPMD tidak dapat menjadi acuan dalam suatu kebijakan, kembalikan Hak, pihak yang berhak mendapatkan haknya, Seperti kasus Desa Taba Padang R kecamatan Hulu Palik kabupaten Bengkulu Utara dan beberapa kasus yang lain tidak menutup kemungkinan akan memakan korban, karena kurangnya implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan beberapa regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa, Ceklist LPPDes terkesan formalitas” jelasnya
Penulis : lau
