HARIAN RAKYAT.ONLINE – Belum optimalnya peran media penyiaran publik lokal untuk penyampaian informasi pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi persoalan serius dalam rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 yang sudah menjadi tugas pokok Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode 2020-2024.
Hal ini menjadi sorotan tokoh politik Dedy Syafroni, S.Ip. Ia menilai minimnya informasi seakan melahirkan kebisuan informasi terhadap kalangan masyarakat umum, tentang persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara.
“Seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer Kabupaten Bengkulu Utara 2021-2026 seakan menyimpan misteri pelaksanaan belanja APBD Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga miliaran realisasi dana publikasi di Kominfo patut dipertanyakan,” jelas pria yang akrab dipanggil Roni ini. Senin (14/8/2023).
Roni mengatakan, RPJMD merupakan kompas kepala daerah dalam menjalankan APBD sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini skala prioritas yang mesti dijalankan oleh OPD masing masing.
“Sekarang pertanyaannya, Dinas Kominfo Bengkulu Utara sudah mengantongi data apa belum terkait capaian pelaksanaan APBD tahunan. Mengingat masa jabatan kepala daerah hampir berakhir,” kata Politisi Demokrat ini.
Roni juga menilai, miliaran rupiah dana publikasi yang ada di Dinas Kominfo belum maksimal mengekspos capaian kinerja kepala daerah. Ia mencontohkan terkait persoalan jalan berlubang milik kabupaten dalam wilayah Kota Argamakmur dan juga sektor kesehatan.
“Sekarang yang tampak hanya capaian penurunan angka stunting. Sementara angka prevalensi stunting di Bengkulu Utara hanya 9,50 persen. Sedangkan kerusakan jalan di Bengkulu Utara mencapai 55 persen. Selain itu kekurangan poliklinik Pustu per satuan penduduk yang baru mencapai 0,76 per 1000 penduduk artinya sektor kesehatan juga minim,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkulu Utara ini. (law)
