Bengkulu Utara– Terkuaknya mekanisme penyusunan anggaran APBD Tahunan yang diduga kuat tidak melalui proses dan mekanisme penyusunan anggaran. Lembaga terhormat DPRD kabupaten Bengkulu Utara menjadi sorotan publik yang diduga menjadi wadah ajang kepentingan politik oleh Oknum anggota Calon legislatif DPRD provinsi Bengkulu periode 2024-2029. Oknum tersebut saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD kabupaten Bengkulu Utara.
Pasalnya, Pembahasan finalisasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 menimbulkan berbagai persoalan, yang diduga kuat untuk kepentingan individu hingga mengesampingkan beberapa Proses tahapan finalisasi penetapan penyusunan anggaran APBD 2024. Persoalan Tahapan tersebut Cukup menjadi perhatian publik, sehingga publik meragukan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dari hasil pembahasan tersebut tidak mengarah kepada kepentingan masyarakat kabupaten Bengkulu Utara.
“Saya sangat menyayangkan sikap TAPD kabupaten Bengkulu Utara tidak mencermati kekurangan kelengkapan Nota kesepakatan APBD tahun anggaran 2024 yang katanya sudah lengkap, namun sampai hari ini belum ada komunikasi dari pihak TAPD dengan saya. DPRD ini lembaga yang terhormat, Jangan sampai kelengkapan Dokumen APBD TA 2024 menjadi sorotan kepercayaan di kalangan masyarakat atas ulah pihak2 yang mementingkan diri sendiri (Individu), apalagi ini sudah menjelang pemilu. Berita acara nota kesepakatan itupun sampai saat ini belum saya ketahui” Ungkap HERLIANTO BA,AF kepada awak media beberapa hari yang lalu.
Terpisah, Majelis Pimpinan Cabang ORMAS Maju Bersama Bengkulu (MPC-OMBB) Bengkulu Utara menyayangkan sikap Ketua DPRD kabupaten Bengkulu Utara SONTI BAKARA,SH. Seakan tidak bertanggung jawab dengan pernyataannya, hingga berakibat fatal dengan kepercayaan masyarakat di lembaga yang terhormat DPRD kabupaten Bengkulu Utara
“Saya sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD kabupaten Bengkulu Utara SONTI BAKARA,SH. Sampai saat ini belum mengklarifikasi pernyataannya di muka publik terkait dengan rekaman ajakan mendukung dirinya dan ibu Eko maju sebagai Calon legislatif 14 Pebruari nanti. Jangan hambat Evaluasi dan Verifikasi APBD kabupaten Bengkulu Utara, hanya karena takut berbagai pertanyaan dalam pembahasan anggaran, hingga berita acara nota kesepakatan APBD Bengkulu Utara sampai saat ini belum jelas” Ungkap Ujang Halilintar Sekjen MPC-OMBB Bengkulu Utara 8/01/2024.
Penulis : Redaksi HRO
