BENGKULU UTARA, HR– Polemik tenaga outsourcing di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kian memanas. Sejumlah pekerja dikabarkan melakukan mogok kerja massal setelah dikeluarkan dari grup WhatsApp koordinasi tanpa penjelasan resmi.
Peristiwa yang terjadi pada Senin (8/6/2026) siang itu langsung memicu keresahan di kalangan tenaga outsourcing. Pasalnya, grup WhatsApp tersebut selama ini menjadi sarana utama penyampaian informasi pekerjaan, jadwal tugas, hingga koordinasi kegiatan sehari-hari.
Berdasarkan tangkapan layar yang beredar, sejumlah anggota terlihat dikeluarkan satu per satu dari grup. Langkah tersebut sontak menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait status dan kelanjutan pekerjaan para tenaga outsourcing yang terdampak.
“Kami tidak pernah diberi penjelasan. Tiba-tiba saja dikeluarkan dari grup. Sampai sekarang kami masih menunggu kepastian,” ujar salah seorang tenaga outsourcing yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketidakjelasan itulah yang disebut menjadi pemicu munculnya aksi mogok kerja. Sejumlah tenaga outsourcing memilih menghentikan aktivitas mereka sementara waktu hingga ada kejelasan dari pihak terkait.
Di kalangan pekerja, beredar berbagai spekulasi mengenai alasan pencoretan anggota grup tersebut. Ada yang mengaitkannya dengan evaluasi tenaga kerja, ada pula yang mempertanyakan apakah langkah itu menjadi pertanda berakhirnya kontrak kerja mereka. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut.
Munculnya gelombang mogok massal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas operasional dan pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD Bengkulu Utara. Semakin lama kepastian tidak diberikan, semakin besar pula kekhawatiran dan ketidakpastian yang dirasakan para pekerja.
Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan tenaga outsourcing dan kebijakan efisiensi anggaran daerah, peristiwa ini menambah daftar persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara maupun perusahaan penyedia tenaga outsourcing terkait alasan pengeluaran sejumlah pekerja dari grup WhatsApp tersebut.
Sementara itu, para tenaga outsourcing memilih bertahan dengan sikap mereka: mogok kerja sambil menunggu kepastian status dan penjelasan resmi mengenai nasib pekerjaan mereka ke depan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang ada kebijakan baru, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai nasib kami ditentukan hanya lewat pengeluaran dari grup WhatsApp,” ungkap salah seorang pekerja.
