Bengkulu Utara — Di saat gema takbir Idul Fitri telah berlalu dan sebagian besar kewajiban anggaran tahunan seharusnya sudah dituntaskan, polemik justru mencuat di lingkungan Sekretariat DPRD Bengkulu Utara.
Dana publikasi media dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi awak media tahun 2026 dilaporkan belum terealisasi, memicu kekecewaan sekaligus kecurigaan di kalangan jurnalis.
Sorotan tajam mengarah kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Kt yang dinilai sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Salah satu perwakilan media online (Su), secara terbuka melontarkan kritik keras. Ia menilai ada kejanggalan dalam proses pencairan anggaran, termasuk dugaan ketimpangan antara media cetak dan media online.
“Ini bukan sekadar terlambat, Tradisi di sekretariat jelas, Sekwan harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, anggaran publikasi sebagian disebut telah terealisasi dengan nominal signifikan. Sementara itu, media online justru belum mendapatkan kejelasan hingga setelah hari raya berlalu.
“Sebagian sudah cair, bahkan tidak sedikit. Tapi online belum hingga saat Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada lemahnya komunikasi dari pihak sekretariat yang dinilai tidak transparan kepada insan pers.
“Kawan-kawan media tidak diberi penjelasan utuh. Ini yang membuat situasi semakin liar,” tambahnya.
Ungkapan kekecewaan pun mencuat dengan nada satir, Tekanan Publik Menguat, Situasi ini memicu tekanan publik dan memunculkan sejumlah pertanyaan krusial:
Apakah terjadi ketimpangan dalam distribusi anggaran publikasi?
Apa penyebab keterlambatan pencairan hingga melewati Idul Fitri?
Apakah ada persoalan administratif, atau justru indikasi lain yang lebih serius?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Bengkulu Utara, (Sekwan), belum memberikan klarifikasi resmi.
Berpotensi Melebar ke Ranah Politik & Pengawasan
Polemik ini dinilai berpotensi melebar ke ranah politik dan pengawasan, mengingat pengelolaan anggaran publik menyangkut akuntabilitas lembaga legislatif daerah.
Jika tidak segera dijelaskan secara terbuka, isu ini bisa memicu:
Desakan audit anggaran
Pemanggilan oleh pihak terkait
Hingga sorotan dari publik yang lebih luas
Catatan:
Berita ini masih terus dikembangkan. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari pihak Sekretariat DPRD Bengkulu Utara guna menjaga keberimbangan informasi.(R01)
