Bengkulu Utara – Dugaan praktik janggal penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara kian memanas. Respons Kepala BKPSDM justru memicu tanda tanya publik.
Kepala BKPSDM Bengkulu Utara, Syarifah Inayati, saat dikonfirmasi awak media hanya memberikan jawaban singkat:
“Wa’alaikumsalaam.. Sy akan cek dl ya,” tulisnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (1/4/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah mencuatnya dugaan seorang PPPK berinisial (Es) yang tidak bekerja sesuai penempatan resmi. Secara administrasi ditempatkan di Bidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan, namun diduga justru bertugas di Bidang Keuangan Pemda sejak awal pengangkatan.
Lebih menghebohkan, penugasan tersebut disebut-sebut hanya berlandaskan istilah “diperbantukan” bahkan diduga cukup dengan “tinta hijau”, diduga tanpa kejelasan dokumen resmi seperti Surat Keputusan (SK).
Respons singkat BKPSDM sebagai instansi teknis kepegawaian memunculkan pertanyaan serius:
Apakah penugasan ini sah secara administrasi?
Mengapa pengawasan BKPSDM belum memberikan jawaban tegas?
Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan ini?
Hingga saat ini, belum ada penjelasan lanjutan dari BKPSDM maupun klarifikasi resmi dari pihak Dinas Ketahanan Pangan.
Publik kini menunggu: apakah ini akan ditindaklanjuti, atau justru dibiarkan menjadi praktik yang dianggap “biasa”?
(R01)
