BENGKULU UTARA, HR– Puluhan hingga hampir seratus tenaga outsourcing yang bertugas di lingkungan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mengaku belum menerima gaji sejak Januari 2026. Meski demikian, mereka tetap menjalankan pekerjaan setiap hari sambil menunggu kepastian yang hingga kini belum mereka terima.
Keresahan para pekerja mencuat dalam grup WhatsApp “PT DOA DPRD Bengkulu Utara” pada Senin (2/6/2026). Dalam percakapan grup tersebut, sejumlah karyawan menyampaikan keluhan dan harapan agar pihak terkait segera memberikan kejelasan mengenai nasib mereka.
«”Kami kerja tiap hari, beri kepastian kepada kami,” tulis salah seorang karyawan.»
Keluhan itu langsung mendapat respons dari pekerja lainnya. Sebagian besar mengaku telah menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti biasa selama enam bulan terakhir, namun belum menerima hak yang mereka nantikan.
Bagi para pekerja, persoalan yang mereka hadapi saat ini bukan hanya soal gaji yang belum diterima, tetapi juga ketidakjelasan status kerja yang terus berlarut-larut. Banyak di antara mereka merupakan kepala keluarga yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari pekerjaan tersebut.
Dalam grup yang sama, para pekerja juga meminta agar pihak perusahaan dan pejabat terkait dapat bergabung dalam forum komunikasi tersebut agar mengetahui langsung kondisi yang mereka alami.
«”Tolong masukkan pihak terkait ke grup ini, biar mereka tahu keluhan karyawan. Kami sudah menunggu terlalu lama,” tulis salah satu anggota grup.»
Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan pekerja, persoalan ini bermula dari proses peralihan pengelolaan tenaga outsourcing di lingkungan DPRD Bengkulu Utara. Para pekerja mengaku tetap bekerja mengikuti arahan yang diberikan sambil menunggu penyelesaian administrasi dan kepastian status kerja.
Namun hingga memasuki Juni 2026, kepastian yang ditunggu belum juga datang. Bahkan sebagian pekerja mengaku telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang diminta, tetapi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai kelanjutan status mereka.
Kini, setelah enam bulan berlalu, para pekerja hanya meminta satu hal: kepastian. Kepastian mengenai hak yang belum diterima, kepastian mengenai status kerja, dan kepastian mengenai masa depan mereka setelah tetap bekerja setiap hari tanpa kejelasan yang pasti.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara terkait keluhan para pekerja yang mengaku belum menerima gaji sejak Januari 2026. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers.(R01)
