Ajang Bisnis Barata Jaya Gagal, Grand Opening Bengkulu Expo Diwarnai Panggung VIP Anjlok dan Dugaan Pungli

oleh -429 Dilihat
oleh

BENGKULU UTARA – Event Organizer (EO) Barata Jaya selaku penyelenggara Bengkulu Expo 2025 gagal mewujudkan pesta rakyat yang diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat. Faktor rendahnya daya beli warga, kontroversi internal kepanitiaan, dan dugaan praktik pungutan liar terhadap pedagang kaki lima menjadi catatan kelam penyelenggaraan acara yang berlangsung di Alun-Alun Rajo Malim Paduko.

Malam grand opening pada Sabtu malam Minggu (30/8/2025) berubah ricuh setelah panggung utama VIP anjlok. Tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri di tengah barisan tenda kosong yang belum terisi. Situasi ini semakin menegaskan lemahnya manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) acara tersebut.

Informasi yang dihimpun, EO Barata Jaya diduga berupaya menarik setoran dari setiap pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar alun-alun. Namun, upaya tersebut gagal setelah pedagang menolak membayar.

“Kami mengikuti arahan ketua panitia event Bengkulu Expo, Gulam Wahyudi, yang tidak membenarkan permintaan setoran kepada setiap pedagang itu,” ungkap salah satu pengusaha di area alun-alun kepada awak media.

Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon WhatsApp, Ketua Panitia Bengkulu Expo, Gulam Wahyudi, membenarkan bahwa dirinya menerima informasi terkait permintaan setoran tersebut. Namun, ia menegaskan hal itu tidak pernah terjadi secara resmi dalam kepanitiaan, dan pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa pelaku yang dimaksud.

“Memang ada informasi itu, tapi kami tidak pernah melakukan pungutan. Pelakunya sampai saat ini belum diketahui secara pasti,” jelas Gulam Wahyudi.

Hingga kini, pihak EO Barata Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungli tersebut.

Bengkulu Expo sejatinya diharapkan menjadi ajang promosi yang sehat dan positif, dengan tujuan utama memberdayakan UMKM lokal melalui kerja sama panitia lokal, sponsor perusahaan, dan dukungan pemerintah daerah. Namun, kontroversi yang terjadi pada pemanfaatan lahan gratis itu membuat publik bertanya-tanya apakah tujuan mulia itu benar-benar terwujud atau hanya menjadi ajang bisnis sepihak untuk 17 hari kedelapan?…….(R01)