Jakarta,HR – Di panggung nasional, Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, tampil menggaungkan konsep Demokrasi Hijau—sebuah gagasan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan kuat dalam sistem demokrasi.
Namun di daerah, gaung itu justru berbanding terbalik.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, kini menjadi sorotan publik karena memilih bungkam di tengah polemik proyek infrastruktur senilai Rp 67 miliar.
Pantauan Awak media, Dalam pernyataannya usai menerima penghargaan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Sultan menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berjalan tanpa pengawasan.
“Demokrasi harus dikawal. Tanpa transparansi dan kontrol, arah kekuasaan bisa menyimpang,” tegasnya.
Konsep Demokrasi Hijau yang ia dorong bukan sekadar jargon, melainkan tuntutan nyata agar setiap proses pembangunan berjalan terbuka dan bertanggung jawab.
Namun realitas di Bengkulu memunculkan pertanyaan.
Dua proyek besar yang kini disorot publik—pembangunan jalan Padang Betuah–Perbo senilai Rp 51 miliar lebih dan rekonstruksi Jembatan Seluma sekitar Rp 16 miliar—diduga mengalami kejanggalan, termasuk kondisi yang disebut cepat rusak.
Di tengah situasi tersebut, peran pengawasan menjadi krusial.
Sayangnya, hingga kini Juhaili belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Padahal, sebagai Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur, ia memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengawasan proyek tersebut—bahkan salah satunya berada di daerah pemilihannya sendiri.
Kontras ini semakin tajam.
Di pusat, Sultan B. Najamudin berbicara tentang pentingnya pengawasan dalam demokrasi. Di daerah, pejabat pengawas justru belum bersuara.
Publik pun mulai mempertanyakan:
Apakah ini bentuk kehati-hatian politik?
Atau justru ada sesuatu yang belum diungkap ke publik?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu maupun pihak terkait lainnya.
Situasi ini menegaskan satu hal:
Demokrasi tidak hanya diuji di panggung nasional, tetapi juga di daerah, Dan ketika yang seharusnya mengawasi justru memilih diam, maka publik berhak bertanya—apa yang sebenarnya sedang terjadi?…..(R01)
