BENGKULU, HR – Sorotan terhadap dua mega proyek infrastruktur di Provinsi Bengkulu kian memanas. Di tengah kritik keras yang dilontarkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, sikap berbeda justru ditunjukkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, yang hingga kini memilih diam seribu bahasa.
Padahal, salah satu proyek yang disorot yakni pembangunan jalan Padang Betuah–Perbo senilai Rp 51 miliar lebih berada di daerah pemilihan (dapil) Juhaili sendiri. Sementara satu proyek lainnya adalah rekonstruksi Jembatan Seluma sekitar Rp 16 miliar.
Publik pun mulai mempertanyakan sikap diam tersebut.
Apakah ini bentuk kehati-hatian, atau justru indikasi ketidakberanian?
Sebelumnya, Suharto dengan tegas menyatakan pihaknya siap turun langsung ke lapangan tanpa menunggu hasil audit lembaga resmi.
“Kami tidak akan diam. Ini bukan kemauan pribadi, ini hasil koordinasi. Kalau perlu, kami yang minta BPK audit dua Mega proyek tersebut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan kerusakan proyek dalam waktu singkat yang dinilai tidak masuk akal jika pekerjaan dilakukan secara profesional.
“Belum sampai dua tahun sudah rusak, bahkan ada yang baru diresmikan sudah ambruk. Ini patut diduga ada yang tidak beres,” katanya geram.
Namun kontras dengan sikap tegas tersebut, Ketua Komisi III yang memiliki fungsi pengawasan justru belum mengeluarkan pernyataan apa pun.
Kondisi ini memunculkan kritik tajam dari publik. Apalagi, proyek jalan Rp 51 miliar tersebut berada tepat di dapil yang seharusnya menjadi tanggung jawab moral dan politik Juhaili.
Ironisnya, di saat masyarakat menuntut transparansi dan pengawasan ketat, pimpinan komisi yang membidangi infrastruktur justru terlihat “hilang suara”.
Muncul pertanyaan yang semakin keras di tengah masyarakat:
Apakah Juhaili tidak cukup nyali untuk bersuara?
Atau justru memilih diam dan “duduk manis” menikmati gaji serta tunjangan dari uang rakyat?
Di sisi lain, Suharto juga menyinggung adanya dugaan pola tidak sehat dalam proyek pemerintah.
“Kontraktornya itu-itu saja. Padahal banyak yang lebih mampu. Ini harus dievaluasi serius,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak kontraktor maupun Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu.
Kasus ini dipastikan akan terus bergulir. Tekanan publik semakin kuat, dan jika tidak segera ada penjelasan, bukan tidak mungkin isu ini berkembang menjadi bola liar yang menyeret lebih banyak pihak.
Publik kini menunggu: siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya menikmati jabatan?…(R01)
