Bengkulu Utara — Skandal tenaga outsourcing (acorcing) di DPRD Bengkulu Utara akhirnya meledak ke publik. Puluhan honorer diduga telah dipaksa bekerja sejak Januari 2026 tanpa gaji dan tanpa Surat Keputusan (SK). Ironisnya, pengakuan Subag kepegawaian sekretariat DPRD Bengkulu Utara kontrak gagal baru muncul setelah kasus ini viral.
Fakta ini memicu kemarahan dan tanda tanya besar:
apakah tenaga kerja sengaja dibiarkan bekerja tanpa kepastian?
Sejumlah honorer mengaku telah menjalankan tugas sejak Januari hingga awal April 2026, namun tidak menerima bayaran sepeser pun. Selama itu pula, mereka bekerja tanpa dasar hukum yang jelas.
Namun di sisi lain, bukti percakapan grup justru menunjukkan adanya proses rekrutmen yang dilakukan belakangan.
Dalam pengumuman grup, Reni Yunita meminta para pelamar untuk melengkapi berkas dengan batas waktu 9 Maret 2026.
Artinya, tenaga kerja sudah digunakan lebih dulu—sementara administrasi menyusul kemudian.
Fakta paling mengejutkan muncul pada Senin, 6 April 2026.
Reni mengakui bahwa kontrak kerja sama dengan perusahaan outsourcing gagal karena tidak sesuai aturan hukum ketenagakerjaan.
“Perusahaan Acorcing sesuai dengan UU tenaga kerja dan ketenagakerjaan bukan CV dan harusnya PT, kontrak pertama gagal.”
Namun pengakuan ini justru memunculkan kecurigaan baru.
Mengapa pengakuan baru muncul setelah kasus ini viral?
Tak hanya itu, langkah yang diambil justru semakin memancing sorotan.
“Grup tenaga kerja memang saya matikan, karena banyak pertanyaan mencolok dalam grup dari para tenaga kerja.”
Penutupan grup ini dinilai sebagai upaya meredam pertanyaan para honorer yang mulai menuntut kejelasan hak mereka.
Jika disusun, kronologi kasus ini terasa janggal dan mengkhawatirkan:
Januari 2026: Honorer sudah bekerja tanpa SK dan tanpa gaji
9 Maret 2026: Rekrutmen resmi diumumkan
Kasus viral: Publik mulai menyoroti
6 April 2026: Kontrak diakui gagal
Maret 2026 Grup komunikasi ditutup
Rangkaian ini memunculkan dugaan kuat adanya kelalaian serius, bahkan potensi pembiaran sistem yang cacat sejak awal.
Puluhan honorer kini menjadi korban nyata—bekerja selama tiga bulan tanpa bayaran, tanpa kepastian status, dan tanpa perlindungan hukum.
Sementara itu, publik hanya mendapat pengakuan setelah kasus ini tak lagi bisa ditutup.
Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini soal tanggung jawab.
Dan hingga kini, satu pertanyaan besar belum terjawab:
siapa yang akan bertanggung jawab atas honorer yang terlantar akibat acorcing yang gagal ini?……(R01)
